Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bingung siapakah nantinya yang akan menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 jika Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, diharuskan cuti pada masa kampanye Pilkada DKI 2017.
Pernyataan ini diceritakan Ahok usai keduanya berada dalam satu mobil presiden saat peninjauan Light Rail Transit (LRT) dan proyek Mass Rapid Transi (MRT) Jakarta pada, Jumat (30/9/2016) pagi.
Ahok menambahkan Jokowi sependapat dengan mantan hakim konstitusi Harjono ketika menjadi saksi ahli untuk Ahok di Makhamah Konstitusi, terkait uji materi undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 Pasal 70 ayat 3.
Dalam kesempatan itu, Harjono dengan tegas menyatakan hanya gubernur yang bisa menandatangani APBD.
"Pak Jokowi minta saya hormati MK. Tapi, Pak Jokowi bingung siapa (nantinya) yang tanda tangan (APBD)," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, hari ini.
"Beliau cuma singgung dikit soal cuti. Pak Jokowi bilang ke saya apa yang disampaikan Profesor Harjono benar. Siapa yang tanda tangan APBD kalau cuti sampai empat bulan," lanjut Ahok.
Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi ini sekaligus jadi tanda dukungan untuk Ahok agar tidak cuti pada masa kampanye pilkada nanti, mantan bupati Belitung Timur ini membantah dengan tegas.
"(Jokowi) enggak ada dipihak saya dong, dipihak MK dong. Artinya Pak Jokowi bilang nanti siapa yang tanda tangan untuk APBD (kalau gubernur cuti)," katanya.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, agar APBD DKI Jakarta tahun 2017 tidak terbengkalai, maka calon petahana cutinya setelah APBD itu disahkan DPRD DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Ahok bersama wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, kembali maju dalam Pilkada 2017. Ahok-Djarot diusung empat partai politik, antara PDI P, Nasdem, Hanura, dan Golkar.
Sementara, pesaing calon petahana ini adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Jawaban Pengacara Jokowi Soal Ijazah Bikin Refly Harun Geram: 'Aneh
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO