Suara.com - Polda Metro Jaya meminta kapolres Jakarta Pusat untuk cepat menelusuri kasus penganiayaan terhadap wartawan TV One bernama Saiful Anwar (26).
"Akan kita suruh kapolres Jakarta Pusat dan kabid propam untuk telusuri apa sih kejadiannya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi di Polda Metro Jaya, Jumat (7/10/2016).
Awi juga meminta Saiful untuk segera melaporkan kasus kepada kepolisian.
"Makanya mending kalau merasa korban penganiayaan, laporkan ke kita nanti kita yang akan telusuri biar nggak sepihak," kata Awi.
Saiful mengaku dipukuli oknum polisi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/10/2016) sore.
Dia menceritakan kejadian pemukulan saat dirinya sedang terburu-buru untuk menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis. Namun, pada saat melintas di kawasan Senen, tepatnya di flyover Senen, sepeda motor yang dia kendarai tidak sengaja menyentuh tangan anggota polisi yang tengah mengatur lalu lintas.
"Saya terburu-buru karena saya mengejar sebuah taruna di kawasan Cempaka Putih. Stang motor saya hanya menyentuh tangannya saja," kata Saiful.
Karena tersenggol motor yang dikendarainya, oknum polisi tersebut langsung mengejar Saiful menggunakan kendaraan dinas dan memepetnya sampai berhenti.
"Setelah berhenti, tiba-tiba dia turun dan kemudian langsung menghujani saya dengan pukulan. Bagian bawah mata saya luka," katanya.
Dia mengaku sudah meminta maaf. Namun, oknum polisi tersebut malah mengeluarkan bogem mentah ke wajah Saiful. Tak lama kemudian datang mobil dinas polisi. Bukannya melerai, anggota polisi yang baru turun dari mobil ikut memukul Saiful.
"Saya ditodongkan dengan pistol yang dibawa oleh polisi bermobil itu. Kemudian, saya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil dipukuli kembali serta diancam ditembak kaki saya sambil mengarahkan pistol ke arah kaki," kata dia.
"Dia (polisi yang baru datang) pikir saya menantangnya. Maksud saya kan, saya nggak ada urusan sama dia. Dia kayak ditantang gitu. Dia langsung pukul saya, banting saya," Saiful menambahkan.
Berita Terkait
-
Solidaritas untuk Kebebasan Pers, Jurnalis Jambi Gelar Aksi
-
Komdigi Jamin Kebebasan Pers Saat Demo: No Sensor, No Pembatasan!
-
Kolaborasi Brutal: Sekuriti, Brimob dan Ormas Keroyok Wartawan di Serang, 4 Jadi Tersangka
-
80 Tahun Indonesia Merdeka; Ironi Kemerdekaan Jurnalis di Antara Intimidasi dan Teror
-
HUT AJI ke-31: Jurnalis Dihadapkan Represi, PHK, Hingga Ancaman AI
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'