Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan banyak anggota masyarakat yang berminat menjadi pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Setelah pendaftaran dibuka, sedikitnya enam ribu mengajukan diri, sebagian besar lulusan S1 dan S2.
"Banyak dari S1, S2. Ini yang lamar enam ribu orang. Kenapa? Mereka ngerti konsep," ujar Ahok di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Ahok mengatakan salah satu fokus pemerintah saat ini ialah mengembangkan RPTRA. Itu sebabnya, banyak anggota masyarakat yang berminat melamar menjadi pengelola.
Ahok menginginkan program RPTRA berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat.
"Jadi seluruh dinas SKPD, lurah, camat, wali kota fokusnya adalah RPTRA. Jadi harus cari tahu, apa targetnya, memenuhi otak, perut dan dompet," kata Ahok.
"Apa itu penuh otak, ya pendidikannya sama agamanya baik, rohaninya baik dan budayanya baik. Perut penuh, umurnya panjang dan dompet penuh punya daya beli," Ahok menambahkan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Permpuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta DKI Jakarta Dien Emawati menambahkan para lulusan S1 dan S2 melamar menjadi pengelola RPTRA karena mereka ingin Jakarta maju dan masyarakatnya sehat.
Melihat antusiasme pelamar dan melihat curriculum vitae mereka, Dien mengaku sampai merinding.
Pengelola RPTRA nantinya akan digaji Rp3,1 juta per bulan atau setara dengan nilai upah minimum Provinsi Jakarta.
"Gajinya UMP. Pengelola itu kerjanya dari pagi ngajari anak dari belajar membaca, menulis, menghitung, ngajakin main, ngajari etika, kayak orang tua," kata Dien.
Dien menambahkan pendaftaran calon pengelola RPTRA dilakukan secara online. Salah satu syaratnya pelamar ber-KTP Jakarta. Mereka juga harus mengikuti serangkaian tes, di antaranya psikotes, wawancara, dan seleksi administrasi.
"Ada magang dulu. Magang dia lulus, baru dia bekerja. Pendidikan sebagian besar S1, S2 (yang mendaftar), minimal D3. Nggak main main ini yang daftar," katanya.
"Jadi kita butuh orang yang betul-betul care ngajarin anak, ngajarin etika. Mereka kalau malam, ngajarin mereka belajar. kalau Minggu anak-anak diperiksain kukunya diguntingin. Itu kan kalau orang nggak punya hati nggak mau," Dien menambahkan.
Berita Terkait
-
Polisi Proses Hukum 2 ABH Penganiaya Bocah di RPTRA Senen: Satu Ditahan, Satu Wajib Lapor
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT