Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan banyak anggota masyarakat yang berminat menjadi pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Setelah pendaftaran dibuka, sedikitnya enam ribu mengajukan diri, sebagian besar lulusan S1 dan S2.
"Banyak dari S1, S2. Ini yang lamar enam ribu orang. Kenapa? Mereka ngerti konsep," ujar Ahok di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Ahok mengatakan salah satu fokus pemerintah saat ini ialah mengembangkan RPTRA. Itu sebabnya, banyak anggota masyarakat yang berminat melamar menjadi pengelola.
Ahok menginginkan program RPTRA berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat.
"Jadi seluruh dinas SKPD, lurah, camat, wali kota fokusnya adalah RPTRA. Jadi harus cari tahu, apa targetnya, memenuhi otak, perut dan dompet," kata Ahok.
"Apa itu penuh otak, ya pendidikannya sama agamanya baik, rohaninya baik dan budayanya baik. Perut penuh, umurnya panjang dan dompet penuh punya daya beli," Ahok menambahkan.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Permpuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta DKI Jakarta Dien Emawati menambahkan para lulusan S1 dan S2 melamar menjadi pengelola RPTRA karena mereka ingin Jakarta maju dan masyarakatnya sehat.
Melihat antusiasme pelamar dan melihat curriculum vitae mereka, Dien mengaku sampai merinding.
Pengelola RPTRA nantinya akan digaji Rp3,1 juta per bulan atau setara dengan nilai upah minimum Provinsi Jakarta.
"Gajinya UMP. Pengelola itu kerjanya dari pagi ngajari anak dari belajar membaca, menulis, menghitung, ngajakin main, ngajari etika, kayak orang tua," kata Dien.
Dien menambahkan pendaftaran calon pengelola RPTRA dilakukan secara online. Salah satu syaratnya pelamar ber-KTP Jakarta. Mereka juga harus mengikuti serangkaian tes, di antaranya psikotes, wawancara, dan seleksi administrasi.
"Ada magang dulu. Magang dia lulus, baru dia bekerja. Pendidikan sebagian besar S1, S2 (yang mendaftar), minimal D3. Nggak main main ini yang daftar," katanya.
"Jadi kita butuh orang yang betul-betul care ngajarin anak, ngajarin etika. Mereka kalau malam, ngajarin mereka belajar. kalau Minggu anak-anak diperiksain kukunya diguntingin. Itu kan kalau orang nggak punya hati nggak mau," Dien menambahkan.
Berita Terkait
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
-
Roasting Ayah Sendiri, Nicholas Sean Anak Ahok Viral Jualan 'Broken Home Cookies'
-
Ahok Puji Keberanian Pandji Pragiwaksono di Mens Rea: Gila, Nekat Banget
-
Air Laut Nyaris Sejajar Tanggul Pantai Mutiara, Bisa Bikin Monas Kebanjiran?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial