Suara.com - Kebijakan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menertibkan pemukiman kumuh di tepi sungai kerab diprotes warga dan organisasi masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi pro dan kontra.
Menjelang pilkada Jakarta tahun 2017, isu penggusuran menjadi peluru bagi lawan politiknya untuk menyerang Ahok. Seperti apa sebenarnya opini warga di daerah yang pernah digusur?
Wartawan Suara.com mendatangi pemukiman padat penduduk di Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang terletak di tepi Sungai Ciliwung, Selasa (18/10/2016) siang.
Ternyata sebagian warga yang tersentuh langsung kebijakan tersebut menyatakan masih mendukung Ahok.
Seperti dikatakan warga bernama Nur Mali (62). "Saya setuju Pak Ahok jadi gubernur lagi, karena kinerjanya jelas, dan teruskan lagi saja Pak Ahok, kalau kandidat yang lain kan belum tahu wataknya."
Nur kemudian membandingkan kinerja Ahok dengan gubernur-gubernur sebelumnya, seperti Fauzi Bowo dan Sutiyoso. Menurut dia, ketika masih menjabat, kinerja mereka tak seperti Ahok yang konkrit.
"Wah okean sekarang dong, beda jauh dengan gubernur sebelumnyalah, dari segi penataannya, terus dia juga berhasil ingin mengerjakan kawasan ini, coba kalau gubernur lain, belum tentu mau kerja. Dulu itu sering banjir di sini, jadi dia (Ahok) rapikan," katanya.
Mantan Masinis KRL Jabodetabek tersebut memahami jika sebagian warga Bukit Duri nanti tak mau mendukung Ahok.
"Karena dia merasa digusur, dia orang kecewa. Mungkin warga Bukit Duri banyak yang tidak setuju dengan Ahok, karena dia (warga) merasa digusur dia-dia orang merasa kecewa," katanya.
Tetapi Nur dapat menerima kebijakan tersebut. Dia mengaku tidak sedih, meskipun menjadi korban penggusuran.
"Saya pribadi ya tidak merasa sakit hati, tidak merasa dirugikan, walaupun saya rugi ya. Sebab penertiban ini juga buat anak cucu kita nanti yang akan datang," tuturnya.
Berbeda dengan Ketua RT 9, Dadat Hendarin (61). Dadat mengatakan untuk sekarang belum bisa menentukan pilihan. Dia juga belum tahu siapa yang akan menang di antara Ahok, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saya belum bisa menebak, visi misi dari tiga kandidat belum dipaparkan, makanya saya belum bisa pastikan, siapa yang akan menang nanti," katanya.
Terkait kebijakan penertiban pemukiman padat penduduk, Dadat setuju. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah datangnya penyakit yang kerab menyerang warga yang tinggal di bantaran kali
"Saya setuju sih, setuju saja penggusuran kemarin karena kesehatan di depan mata. Dulu mereka tinggal di ubin biasa, rumah dindingnya itu banyak yang pakai tripleks," katanya.
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR