Suara.com - Teknologi informasi menjadikan dunia seolah tanpa sekat. Saat ini berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat diketahui langsung pada saat yang bersamaan di tanah air.
Meski menunda kunjungan kenegaraan ke Australia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Presiden Joko Widodo tetap dapat menyapa langsung diaspora Indonesia yang memenuhi gedung pertemuan Sydney Showground, Sydney Olympic Park Australia, Minggu siang (6/11/2016).
Siang itu, Presiden Jokowi yang tengah berada di Istana Kepresidenan Bogor melakukan video conference dengan diaspora Indonesia yang berada di Sydney.
Presiden mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bertatap muka dengan diaspora Indonesia yang berada di Australia, khususnya di kota Sydney.
"Semuanya karena situasi di negara kita yang tidak memungkinkan saya meninggalkan Tanah Air. Meskipun saat ini semuanya sudah dalam kondisi yang baik, normal kembali 100 persen," ucap Presiden.
Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya telah berbicara langsung dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull melalui saluran telepon untuk menyampaikan penundaan kunjungan ke Australia.
"Saya juga telah menelpon PM Turnbull, dan menyampaikan untuk kunjungan kenegaraan saya ke Australia ditunda beberapa saat yang nanti akan kita re-schedule lagi, dan beliau sangat memahami situasi itu," tutur Presiden.
Konsolidasi Terus Dilakukan
Tentang situasi dan kondisi keamanan di Tanah Air pasca unjuk rasa 4 November 2016, Presiden menyampaikan bahwa kondisi saat ini dalam situasi yang aman.
"Stabilitas politik juga tidak ada masalah, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tetapi masih memerlukan konsolidasi-konsolidasi politik, konsolidasi-konsolidasi kenegaraan," ujar Presiden.
Oleh karenanya sejak kemarin pagi hingga malam, Presiden terus mengundang tokoh-tokoh politik dan agama guna bertukar pikiran.
"Untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka memberikan rasa sejuk, mendinginkan suasana, dan hal-hal seperti itulah yang terus akan kita lakukan dalam minggu-minggu ini," ujar Presiden.
Aspirasi Harus Disampaikan Dengan Tertib dan Damai
Presiden Joko Widodo mengingatkan meski konstitusi kita memberikan peluang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan peluang untuk berdemokrasi, tetapi penyampaian itu harus dilakukukan dengan cara-cara yang tertib dan damai.
"Ke depan penyampaian-penyampaian aspirasi itu bisa dilakukan dengan baik, tertib, dan damai," ujar Presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah