DPR Minta Pemerintah Ungkap Aktor Politik Demonstrasi

Suara.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016, untuk menurunkan tensi politik dan memperjelas duduk persoalan.

"Tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya," katanya, di Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Bambang mengatakan, masyarakat benar-benar dibuat binggung, mengingat baik Presiden Jokowi maupun mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka.

Menurut dia, teka-teki ini membuat suasana politik makin tidak menentu, dan teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Senin (31/10/2016).

"Entah ada kaitannya atau tidak, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto pada Selasa (1/11/2016) siang, dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujarnya lagi.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, di luar dugaan keesokan harinya atau Rabu (2/11/2016), SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas.

Bambang menjelaskan, saat itu SBY mengatakan bahwa berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.

"SBY juga menyatakan, 'Kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan seperti itu. Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran'," katanya lagi.

Menurut Bambang, masyarakat bingung, kenapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu.

Dia menegaskan, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh. "Saat membuat pernyataan resmi usai unjuk rasa 4 November, Presiden Jokowi menegaskan ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik," kata Bambang.

Ia mengatakan, masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding Presiden itu, karena Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia, menurut Bambang, memiliki banyak pasal untuk bisa menjerat siapa pun yang diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain, sehingga baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum. (Antara)