Suara.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni akan menggelontorkan dana triliunan rupiah per tahun dalam bantuan tunai yang terbagi untuk usaha, keluarga kurang mampu dan pemberdayaan komunitas.
"Setelah kami hitung, APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha," ujar Agus didampingi calon wakil gubernur DKI Sylviana dalam pidato politik kedua di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (13/11/2016).
Dana bergulir itu, katanya, akan mendorong ekonomi rakyat, mencetak usahawan baru, mengembangkan usaha mikro kecil dan koperasi untuk semua kalangan sehingga mengurangi pengangguran yang kini sebanyak 368.000 orang berdasarkan data BPS.
Pihaknya akan mengalokasikan dana bergulir tahap awal sebesar Rp1 triliun untuk membangun dan mengembangkan 20.000 unit usaha baru.
"Apabila 1 unit usaha dapat menyerap 5 sampai 10 orang pekerja, maka program ini secara langsung akan mengurangi pengangguran 100.000 sampai 200.000 orang," ujar dia.
Selanjutnya, ia akan mengalokasikan dana sebesar Rp650 miliar per tahun untuk diberikan kepada lebih dari 128.000 keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang memiliki lansia dan balita maupun tidak.
Artinya, setiap keluarga miskin akan mendapatkan bantuan langsung sementara (BLS) sebesar Rp5 juta per tahun atau lebih dari Rp400.000 per bulan.
"Ada ungkapan, beri kail jangan beri ikan. Tapi, sebagian dari saudara kita, sebegitu miskinnya, sehingga mereka tidak sanggup untuk memegang kail," tutur dia.
Ia mengatakan BLS di luar dari KJP dan KJS yang telah dinikmati warga selama ini. BLS adalah tambahan dari program KJP dan KJS.
Pria 38 tahun itu menegaskan program itu bukan merupakan bagi-bagi uang karena sesuai amanah konstitusi, yakni negara harus bertanggung jawab terhadap warga miskin, targetnya jelas, bersifat sementara dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan.
Untuk menjamin BLS diterima oleh keluarga yang membutuhkan, program itu harus dijalankan melalui mekanisme dan sistem yang akuntabel dan transparan.
Terakhir, Agus menilai selama ini belum ada pemberdayaan komunitas dalam lingkup RT-RW sehingga pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan komunitas RT-RW sebesar Rp1 miliar per-RW per tahun.
Cagub dari poros Cikeas itu berharap program itu benar-benar dapat mengubah paradigma pembangunan Jakarta dengan melibatkan masyarakat langsung dalam proses pembangunan.
"Mengapa paradigma ini saya pilih karena saya ingin agar Jakarta berkembang bersama rakyat, bukan semakin terpisah dari rakyatnya," kata dia.
Berita Terkait
-
AHY Dukung Tim Investigasi Independen Demo Ricuh: Penting untuk Lawan Hoaks dan Teori Konspirasi
-
KPK Telusuri Dugaan Ridwan Kamil Pakai Uang Korupsi BJB untuk Pilkada Jakarta 2024
-
Terungkap! AHY Bongkar Misi Khusus Gibran Sambangi SBY di Cikeas Pagi-pagi
-
Gibran Sambangi SBY di Cikeas, AHY: Sampaikan Selamat Ulang Tahun ke-76
-
AHY Umumkan Anggaran Fantastis untuk Perbaikan Infrastruktur Rusak! Berapa Nilainya?
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
Terkini
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene
-
6 Fakta Bloomberg New Economy, Panggung Baru Jokowi Bersama Para Pemimpin Top Dunia
-
2 Kali Diperiksa Kasus DJKA Kemenhub, Sepenting Apa KPK Korek Keterangan Bupati Pati Sudewo?
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Komitmen Indonesia untuk Perdamaian Dunia Sangat Kuat
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Dasco Terima 9 Tuntutan Kaum Tani soal Redistribusi Tanah yang Berkeadilan
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?