Suara.com - Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan mengeluarkan Maklumat (peraturan) tentang penyampaian pendapat di muka umum untuk menyikapi rencana gerakan demonstrasi 2 Desember mendatang. Salah satu poin Maklumat tersebut adalah dilarang Makar terhadap Presiden, Wakil Presiden atau dari NKRI.
Terkait Maklumat Kapolda Metro Jaya itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan kebijakan tersebut resmi.
"Maklumat Kepolisian kan orientasinya keamanan dan ketertiban masyarakat, ya boleh saja, hak dia karena berlandaskan penegakan hukum," kata Wiranto kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Dia mengaku selalu meminta Kementerian terkait dan jajaran Kemenko Polhukam agar melakukan langkah-langkah untuk kebaikan masyarakat susuai ketentuan hukum. Sedangkan aturan-aturan teknis dalam menyampaikan pendapat di muka umum menjadi kewenangan Kepolisian.
Aparat kepolisian mendeteksi ada upaya makar dalam gerakan 2 Desember nanti. Wiranto pun telah memperoleh informasi tersebut.
"Kami selalu berkoordinasi, selalu satu dalam pemikiran, tindakan dan langkah. Informasi (makar) itu, Kapolri nggak ngomong pun di media sosial sudah begitu gencar. Masak Kapolri ketinggalan informasi, kan tidak. Kapolri kan hanya melakukan penjaringan, informasi dari media sosial, kemudian menyampaikannya ke publik," ujar dia.
Sebelumnya telah beredar surat Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Maklumat ini tertanggal 21 November 2016.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang