Suara.com - Warga Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, bernama Tunyati mengadukan kasus pungutan liar kepada calon wakil gubernur Jakarta petahana, Djarot Saiful Hidayat. Tunyati mengaku menjadi korban pungutan liar ketika ingin mengurus Kartu Jakarta Pintar untuk anaknya.
"Saya disuruh bayar Rp50 ribu untuk urus ini itu, tapi sampai sekarang anak saya belum dapat KJP, pak," kata perempuan berusia 38 tahun di Jalan Ali Sadikin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).
Mendengar laporan Tunyati, Djarot menjawab dengan nada tegas bahwa pembuatan KJP gratis.
"Ibu bayar ke mana? Nama sekolah anak ibu apa?" kata Djarot.
Tunyati kemudian memberi tahu nama sekolah swasta yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dia mengaku sudah memberikan uang Rp50 ribu kepada kepala sekolah sekitar dua tahun yang lalu.
"Sampai sekarang, anak saya sudah mau masuk SMP belum juga dapat KJP, pak," kata Tunyati.
Mendengar penjelasan Tunyati, Djarot menyarankan supaya dia mengurus KJP ke kelurahan. Selain itu, Djarot juga meminta agar warga tidak berbohong terkait kondisi ekonomi keluarga.
"Jangan mampu bilang nggak mampu. Kalau ada yang seperti itu laporkan," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar mengimbau warga miskin untuk segera mendaftar sebagai peserta KJP. Program KJP dibuat untuk menghilangkan kasus putus sekolah.
"Ini harus kita cek terus supaya adil. Yang kurang mampu kami bantu biar pendidikan di Jakarta meningkat," kata Djarot.
KJP merupakan program untuk memberikan akses bagi warga Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA dan SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Djarot 'Ngamuk': Korupsi Segede Gajah Lewat, Kenapa Hasto dan Tom Lembong yang Cuma 'Kutu' Dihajar?
-
Jokowi Disebut Punya Kans Pimpin PSI, Djarot PDIP: Kita Nggak Ngurus, Kan Sudah Dipecat
-
Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
-
Jelang Kongres, Djarot: Sebagian Besar Kader Menghendaki Ketua Umum PDIP Tetap Ibu Mega
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
Terkini
-
Dinilai Sakiti Hati Rakyat, PDIP Didesak Copot Deddy Sitorus dan Lasarus dari DPR
-
Belanda Larang Dua Menteri Israel Masuk Zona Schengen
-
Nasib WNI di Tengah Kerusuhan Nepal yang Memanas, Ini Penjelasan Kemlu
-
6 Poin Pertemuan Empat Mata Prabowo dan Dasco, Salah Satunya 'Era Baru DPR'
-
Anak Gajah 'Tari' Ditemukan Mati Mendadak di Tesso Nilo, Penyebab Masih Misterius
-
Polisi Cikarang Utara Bikin Heboh Minta Warga Lepaskan Maling Motor, Kapolres Bekasi Minta Maaf
-
CEK FAKTA: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025, Benarkah?
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Sebut Penangkapan Upaya Bungkam Kritik
-
Nepal Mencekam: 20 Tewas dan PM Mundur, Sekjen PBB Antonio Guterres Turun Tangan
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng