Suara.com - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, melontarkan kritik yang luar biasa pedas terhadap penegakan hukum saat ini. Ia menuding ada praktik tebang pilih, di mana kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sengaja dicari-cari kesalahannya, sementara kasus korupsi yang jauh lebih besar justru dibiarkan lolos.
Sindiran keras ini ia sampaikan dalam acara talkshow "Peristiwa 27 Juli 1996 sebagai Tonggak Demokrasi Indonesia" di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Menurut Djarot, ada tren berbahaya di mana pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa kini menjadi target kriminalisasi.
"Yang mengkritik, yang berbeda dikiriminalkan, cari cari salahnya sampai ketemu. Masukkan penjara," kata Djarot.
Ia pun secara spesifik menunjuk dua kasus yang menurutnya menjadi contoh nyata dari praktik ini.
"Kemarin terjadi kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto cari sampai ketemu, masukkan penjara," kata Djarot.
Djarot kemudian membandingkan penanganan kedua kasus tersebut dengan skandal-skandal lain yang menurutnya jauh lebih besar namun seolah tak tersentuh hukum. Ia menggunakan perumpamaan yang sangat menohok.
"Kasus yang besar, seperti kasus minyak goreng lewat, kasus pesawat jet lewat, kasus korupsi infrastruktur di Sumatera Utara lewat, kasus blok Medan banyak banget kasus yang segede-gede gajah seperti itu. Kasus korupsi segede gajah lewat, seperti pepatah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kutu diseberang pulau kelihatan," kata Djarot.
Dalam pidato awalnya, Djarot juga mengingatkan para kader tentang pentingnya cara-cara yang benar dalam meraih kekuasaan dan kekayaan, seolah menyindir kondisi politik saat ini.
Baca Juga: Sebut Tom Lembong dan Hasto Hanya Dicari Kesalahan, PDIP: Banyak Kasus Segede Gajah Lewat
"Sah sah saja apabila seseorang menginginkan kekuasaan, boleh, orang pingin kaya boleh, tapi cara untuk memperoleh kekuasaan harus benar jangan sampai memperoleh kekuasaan dengan cara yang menyimpang apalagi dengan merekayasa konstitusi, apalagi dengan menekan dan mengintimidasi siapapun yang tidak setuju dengan penguasa saat ini," tutur Djarot.
Berita Terkait
-
Sebut Tom Lembong dan Hasto Hanya Dicari Kesalahan, PDIP: Banyak Kasus Segede Gajah Lewat
-
Kudatuli Jilid II Diserukan, Pengamat Nilai PDIP Langgar Semangat Rekonsiliasi Prabowo dan Megawati
-
Pesan Tegas Megawati di Balik Vonis Hasto: Hormati Hukum, tapi Jangan Diam!
-
Dakwaan Satu Gugur, Dakwaan Lain Dipertanyakan: Tim Hasto Beberkan 9 Poin Kritik
-
'Ini Skenario Kami, Bukan Perintah Hasto!', Febri Diansyah Bongkar Fakta yang 'Dibelokkan' Hakim
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
KAI Daop 1 Rilis Jadwal Mudik Lebaran 2026, Siapkan 37 Ribu Kursi Per Hari
-
Pascabanjir Cengkareng, Sudin LH Jakbar Angkut 187 Ton Sampah dalam 8 Jam
-
Mensos Paparkan Data Bencana Januari 2026: 34 Titik Melanda Indonesia, Jawa Jadi Wilayah Terbanyak
-
12 Aparat Hukum Diduga Perkosa Seorang Ibu di Papua, Saksi Mata Ungkap Kronologi Pilu
-
Mensos: Indonesia Resmi Miliki Data Tunggal DTSEN, Tak Ada Lagi Kementerian Punya Data Sendiri
-
Dua Bulan Bencana Sumatra: 1.204 Korban Meninggal, Ratusan Orang Hilang
-
Kemensos Butuh Rp2 Triliun Tangani Pasca-Bencana Sumatra, Anggaran Tersedia Baru Rp600 Miliar
-
KPK Ungkap Perusahaan Rudy Tanoesoedibjo Tak Salurkan Bansos
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menlu Sugiono: Saya Baru Dengar Sekarang
-
Isu Iuran Rp16,9 Triliun untuk Dewan Perdamaian, Menlu Sugiono: Itu Bukan 'Membership Fee'