Suara.com - Ketua tim hukum pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Didi Irawadi Syamsuddin, mempertanyakan perbedaan program pengembangan komunitas Rp1 miliar per RW dengan program-program yang dijanjikan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain selama masa kampanye. Dia mempertanyakan hal itu karena terkesan hanya program Agus-Sylviana yang disoal.
"Katakan ini menaikkan gaji PNS sekian juta, ingin membangun rumah sakit, membangun lapangan sepakbola dan banyak lagi. Itu, kan memerlukan uang atau yang pasti tentu bisa dinilai dengan uang. Sebab apa bedanya dengan program uang Rp1 miliar, Rp50 juta dan sebagainya," ujar Didi dalam jumpa pers di posko pemenangan Agus-Sylviana, Jalan Proklamasi, nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Program yang dimaksud, antara lain yang disampaikan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang akan membangun rumah sakit di setiap kecamatan untuk memininalisir biaya hidup warga. Sementara program pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, membangun stadion internasional kebanggaan Persija.
Itu sebabnya, jika KPUD Jakarta menilai program Agus-Sylviana sebagai pelanggaran administrasi, seharusnya tidak ada lagi pasangan calon yang menawarkan program yang konkret.
"Andai KPU DKI Jakarta menyatakan ini sebagai pelanggaran, sekalipun ini hanya sekedar administrasi, maka kedepan tidak ada lagi calon-calon yang berani menawarkan program-program konkret kepada publik," katanya.
Dia menambahkan program Rp1 juta per RW tiap tahun yang dijanjikan Agus-Sylviana sudah disampaikan ke KPUD Jakarta.
"Memang visi misi yang diserahkan ke KPU DKI tidak perkata-kata yang menyatakan program Rp1 miliar per RW. Namun, program itu merupakan pendapatan lebih detail dari visi misi yang ada dari 10 program unggulan Agus-Sylvi," kata dia.
"Pada hal 29 dari visi misi yang disampaikan ke KPU DKI jelas disebutkan 'Kami siap mengelaborasi visi dan misi dalam rangkaian kampanye Pilgub DKI Jakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih operasional serta sasaran - sasaran yang lebih kuantitatif kepada masyarakat luas," Didi menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat