Suara.com - Ketua tim hukum pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Didi Irawadi Syamsuddin, mempertanyakan perbedaan program pengembangan komunitas Rp1 miliar per RW dengan program-program yang dijanjikan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur lain selama masa kampanye. Dia mempertanyakan hal itu karena terkesan hanya program Agus-Sylviana yang disoal.
"Katakan ini menaikkan gaji PNS sekian juta, ingin membangun rumah sakit, membangun lapangan sepakbola dan banyak lagi. Itu, kan memerlukan uang atau yang pasti tentu bisa dinilai dengan uang. Sebab apa bedanya dengan program uang Rp1 miliar, Rp50 juta dan sebagainya," ujar Didi dalam jumpa pers di posko pemenangan Agus-Sylviana, Jalan Proklamasi, nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Program yang dimaksud, antara lain yang disampaikan pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat yang akan membangun rumah sakit di setiap kecamatan untuk memininalisir biaya hidup warga. Sementara program pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, membangun stadion internasional kebanggaan Persija.
Itu sebabnya, jika KPUD Jakarta menilai program Agus-Sylviana sebagai pelanggaran administrasi, seharusnya tidak ada lagi pasangan calon yang menawarkan program yang konkret.
"Andai KPU DKI Jakarta menyatakan ini sebagai pelanggaran, sekalipun ini hanya sekedar administrasi, maka kedepan tidak ada lagi calon-calon yang berani menawarkan program-program konkret kepada publik," katanya.
Dia menambahkan program Rp1 juta per RW tiap tahun yang dijanjikan Agus-Sylviana sudah disampaikan ke KPUD Jakarta.
"Memang visi misi yang diserahkan ke KPU DKI tidak perkata-kata yang menyatakan program Rp1 miliar per RW. Namun, program itu merupakan pendapatan lebih detail dari visi misi yang ada dari 10 program unggulan Agus-Sylvi," kata dia.
"Pada hal 29 dari visi misi yang disampaikan ke KPU DKI jelas disebutkan 'Kami siap mengelaborasi visi dan misi dalam rangkaian kampanye Pilgub DKI Jakarta sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih operasional serta sasaran - sasaran yang lebih kuantitatif kepada masyarakat luas," Didi menambahkan.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO