Suara.com - KPUD Jakarta akan menyelenggarakan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tahap pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/1/2017). Isu yang akan menjadi bahan perdebatan meliputi tiga tema besar.
"Pertama, masalah sosial, ekonomi, dimana yang akan diangkat adalah isu lapangan kerja, kesenjangan sosial, kemiskinan, keamanan dan kenyamanan warga," kata Ketua KPUD Jakarta Sumarno di Hotel Bintang Griyawisata, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2017).
Kedua, tema tentang pendidikan dan kesehatan. Pertanyaan panelis seputar bagaimana para kandidat memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat.
"Ketiga, masalah lingkungan dan transportasi. Masalah lingkungan itu seperti bagaimana mengatasi banjir, pengelolaan sampah, tata ruang dan sebagainya. Sementara di bidang transportasi, itu terkait kemacetan dan pelayanan transportasi publik," katanya.
Ruangan tempat penyelenggaraan acara dapat menampung seribu pengunjung.
"Debat yang akan kita laksanakan akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah teruji independensinya, kompetensinya, dan kapabilitasnya," katanya.
Acara nanti akan dibagi menjadi enam segmen. Segmen pertama, pembukaan dan pemaparan visi dan misi.
"Kemudian pendalaman visi misi, pertanyaan terkait persoalan sesuai tema, terkait pertanyaan antar calon (satu calon menanyakan pasangan calon lain), perdebatan antar calon, dan terakhir closing statement dari pasangan calon," kata Sumarno.
Pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Saat ini, masih masanya kampanye, yang sudah dimulai sejak 28 Oktober 2016 dan akan berakhir pada 11 Februari 2017.
Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur mengikuti bursa pilkada. Pertama, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN. Kedua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
Ketiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
-
KPK Bakal Panggil Pihak Terkait Kasus Bank BJB, Termasuk Aura Kasih?
-
Jakarta Diguyur Hujan Deras Lagi: Puluhan RT di Jaksel Kembali Terendam, Petogogan Paling Parah
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
Terkini
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana
-
Geger! Bom Molotov Dilempar ke Sekolah di Kubu Raya
-
Prabowo 'Hardik' Negara Besar Soal Pembantaian, Pakar UMY Ungkap Target Spesifik di Baliknya!
-
Mahfud MD Soroti Kekerasan Aparat: Reformasi Polri Diserukan, Brutalitas Masih Terjadi