Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai keluhan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Twitter mengenai banyaknya berita bohong atau hoax akhir-akhir ini merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa.
"Kondisi tentang fitnah tentang hoax ini kan semakin merajalela. Ini kan bentuk keprihatinan. Bagus kan kalau disampaikan masa nggak boleh," kata Syarief di DPR, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Menurut Syarief sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah, katanya, memiliki otoritas untuk memberantas penyebar hoax.
Syarief mengatakan Yudhoyono dan Partai Demokrat saat ini berada di luar pemerintahan. Cuitan Yudhoyono lewat media sosial merupakan aspirasi agar bisa didengar pemerintah.
"Jadi tentunya jalurnya ke sana atau ke DPR. Komisi terkait, itu aja. Kecuali kalau kami partai Pemerintah bisa disampaikan langsung," ujar anggota Komisi I DPR.
Terkait dengan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak seharusnya masalah hoax dikeluhkan, Syarief mengatakan keluhan Yudhoyono seharusnya menjadi momentum untuk meluruskan kekeliruan yang sedang dihadapi pemerintah.
"Saya pikir keliru kalau banyak keluhan. Kan Pak SBY hanya saat-saat tertentu momen tertentu saja menyampaikan itu. Jadi keliru kalau terlalu banyak masa enggak boleh prihatin. Masa mau dibiarkan," kata Syarief.
Kemarin, Jokowi mengatakan bahwa semua negara juga menghadapi hoax. jadi, tidak perlu banyak mengeluh.
Yudhoyono mengeluhkan bangsa ini yang sekarang banyak hoax. Melalui cuitan, Yudhoyono tidak menawarkan pemecahan, dia hanya menulis: "Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah dan penyebar 'hoax' berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*."
Berita Terkait
-
Demokrat Bicara Soal Sikap SBY Terkait Pilkada Dipilih DPRD: Serahkan Ke AHY, Ikuti Langkah Prabowo
-
Dede Yusuf Jelaskan Makna 'Matahari Satu' SBY: Demokrat Satu Komando di Bawah AHY
-
SBY: Matahari di Partai Demokrat Hanya Satu, Mas AHY
-
SBY dan Hoax Ijazah Jokowi, Manuver Demokrat di Pusaran Politik Digital
-
Perang Lawan Hoax SBY: Demokrat Polisikan 4 Akun YouTube dan TikTok, Ini Daftarnya
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Semua Gerak-gerik Ayah Bupati Bekasi Dikuliti KPK Lewat Sopir Pribadi
-
Detik-detik 4 WNI Diculik Bajak Laut Gabon, DPR: Ini Alarm Bahaya
-
Riset Ungkap Risiko Kesehatan dari Talenan Plastik yang Sering Dipakai di Rumah
-
Cegah Ketimpangan, Legislator Golkar Desak Kemensos Perluas Lokasi Sekolah Rakyat di Seluruh Papua
-
Teknis Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said: Mulai Jam 11 Malam, Tak Perlu Tutup Jalan
-
Polri Tegaskan Patuh KUHAP Baru, Bakal Stop Tampilkan Tersangka?
-
KPK Duga Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Terima Uang Rp600 Juta dari Kasus Suap Ijon Proyek
-
Alarm Keamanan di Yahukimo, Pangdam Minta Gibran Tak Mendarat: Ada Gerakan Misterius
-
Geledah Kantor PT Wanatiara Persada dalam Kasus Pajak, KPK Amankan Dokumen Kontrak hingga HP
-
Horor PPDS Mata Unsri: Dipalak Senior Sampai Coba Bunuh Diri, Kemenkes Turun Tangan