Suara.com - Sebuah taman mini terkenal di Jerman bernama Miniatur Wunderlan, yang menampilkan miniatur berbagai belahan dunia, memasang dinding mengelilingi kota Las Vegas, Amerika Serikat, sebagai tentangan terhadap rencana Presiden Donald Trump membangun dinding di perbatasan dengan Meksiko.
Tampilan di Miniatur Wonderland, yang menurut Trip Advisor adalah tujuan utama wisata di kota Hamburg dan sudah terkenal di kalangan wisatawan.
Pengunjung bisa mengintip di atas miniatur dinding beton, yang di atasnya ditutup dengan kawat untuk melihat tempat kecil, seperti, gunung Rushmore dan cakrawala Las Vegas.
Semboyan "Biarkan dunia menjadi hebat lagi" tertulis di dinding itu, merujuk pada slogan kampanye Trump, "Buat Amerika hebat lagi".
"Saya tidak ingin memberitahu siapa pun apa yang harus dipikirkan. Semua orang harus melihat dinding itu, dan kemudian memutuskan terlepas dari apakah mereka merupakan kelompok kiri, kanan, atau tengah," kata Gerrit Braun, salah satu pendiri Miniatur Wonderland.
"Yang penting adalah orang-orang berpikir tentang hal itu." Ryan Ott, seorang turis dari Amerika Serikat, berkata, "Saya pikir ini lelucon bagus dan dibutuhkan dunia, saya pikir, untuk membantu mengatasi yang terjadi di negara kami."
Sementara itu, pengacara pemerintah mengatakan kepada surat kabar Washington Post bahwa sudah lebih dari 100.000 visa dicabut sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif menyangkut kebijakan imigrasi pekan lalu.
Berdasarkan atas perintah ditandatangani Trump itu, pengungsi dan warga dari tujuh negara Timur Tengah dan Afrika Utara untuk sementara dilarang masuk ke Amerika Serikat.
Namun, pada Jumat, Departemen Luar Negeri AS mengatakan jumlah visa yang dicabut berdasarkan perintah Trump itu tidak mencapai 60.000, kata laporan AP, seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Inilah Deretan Istri dan Mantan Pacar Donald Trump
Pengacara itu mengungkapkan data tersebut dalam sidang penuntutan hukum yang diajukan oleh dua pria bersaudara warga Yaman.
Gedung Putih mengecilkan dampak yang ditimbulkan oleh perintah eksekutif Trump terhadap masyarakat. Kekacauan dan unjuk rasa bermunculan di bandar-bandar udara di berbagai wilayah AS.
Melalui perintah yang ditandatangani Trump pada 27 Januari itu, pengungsi dari seluruh dunia untuk selama 120 hari dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat.
Para warga dari tujuh negara, yang disebut "negara-negara yang dikhawatirkan merupakan sumber terorisme", selama 90 hari dilarang masuk ke AS.
Ketujuh negara yang dimasukkan dalam larangan memasuki AS adalah Iran, Irak, Libya, Suriah, Somalia, Sudan dan Yaman.
Jumlah penduduk di ketujuh negara itu mencapai 130 juta orang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO