MUI Soroti Komunisme sebagai Ancaman Nyata bagi NKRI

Suara.com - Rapat Pleno ke-15 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti tentang bahaya komunisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Komunisme itu nyata, bukan ilusi. Komunisme adalah ideologi yang secara diametral mengancam eksistensi Pancasila. Praktiknya dapat kita lihat secara gamblang seperti adu domba masyarakat dan penggunaan lambang komunis oleh komunitas-komunitas tertentu," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, saat rapat pleno ke-15 di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Rapat pleno ke-15 itu mengambil tema pembahasan "Upaya Bersama Menghadapi Ancaman Terhadap NKRI".

Ia mengingatkan untuk tak menganggap remeh isu komunisme di Indonesia, oleh karena itu masalah komunisme harus ditangani bersama oleh seluruh elemen bangsa. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini meminta masyarakat dan pemerintah tidak melakukan hal yang bersifat permisif menghadapi komunisme.

"Secara nasional kita sudah pernah diobrak-abrik oleh komunisme. Tentu pemerintah dan masyarakat bisa melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan," tegasnya.

MUI telah memiliki komitmen untuk selalu aktif menemukan jalan keluar atas ancaman-ancaman dan permasalahan bangsa yang sedang terjadi saat ini. Terutama ancaman komunis yang jelas sangat bertentangan dengan Pancasila.

Sebagai tindak lanjut Dewan Pertimbangan MUI akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam pemerintahan dan kepada DPP MUI, termasuk dengan mencegah ideologi komunisme merasuk dalam ormas Islam.

"Inilah bukti kepedulian Dewan Pertimbangan MUI menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin.

Din menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dijadwalkan bakal menghadiri kegiatan tersebut, tetapi batal hadir karena dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Negara.

"Mendekati pukul 14.00 WIB, stafnya menghubungi, bahwa Pak Gatot tidak bisa hadir. Karena ada rapat terbatas di Istana," ujarnya.

Padahal, kata Din, tadi malam saat dihubungi olehnya, Jenderal Gatot bersedia untuk menghadiri rapat pleno bersama Dewan Pertimbangan MUI. [Antara]