Suara.com - Rapat Pleno ke-15 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti tentang bahaya komunisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Komunisme itu nyata, bukan ilusi. Komunisme adalah ideologi yang secara diametral mengancam eksistensi Pancasila. Praktiknya dapat kita lihat secara gamblang seperti adu domba masyarakat dan penggunaan lambang komunis oleh komunitas-komunitas tertentu," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, saat rapat pleno ke-15 di Gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Rapat pleno ke-15 itu mengambil tema pembahasan "Upaya Bersama Menghadapi Ancaman Terhadap NKRI".
Ia mengingatkan untuk tak menganggap remeh isu komunisme di Indonesia, oleh karena itu masalah komunisme harus ditangani bersama oleh seluruh elemen bangsa. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini meminta masyarakat dan pemerintah tidak melakukan hal yang bersifat permisif menghadapi komunisme.
"Secara nasional kita sudah pernah diobrak-abrik oleh komunisme. Tentu pemerintah dan masyarakat bisa melakukan pencegahan penyebaran ideologi komunisme dengan penyadaran budaya melalui lembaga pendidikan dan keagamaan," tegasnya.
MUI telah memiliki komitmen untuk selalu aktif menemukan jalan keluar atas ancaman-ancaman dan permasalahan bangsa yang sedang terjadi saat ini. Terutama ancaman komunis yang jelas sangat bertentangan dengan Pancasila.
Sebagai tindak lanjut Dewan Pertimbangan MUI akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam pemerintahan dan kepada DPP MUI, termasuk dengan mencegah ideologi komunisme merasuk dalam ormas Islam.
"Inilah bukti kepedulian Dewan Pertimbangan MUI menjaga eksistensi bangsa dan negara Indonesia," kata Din Syamsuddin.
Din menambahkan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dijadwalkan bakal menghadiri kegiatan tersebut, tetapi batal hadir karena dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Negara.
"Mendekati pukul 14.00 WIB, stafnya menghubungi, bahwa Pak Gatot tidak bisa hadir. Karena ada rapat terbatas di Istana," ujarnya.
Padahal, kata Din, tadi malam saat dihubungi olehnya, Jenderal Gatot bersedia untuk menghadiri rapat pleno bersama Dewan Pertimbangan MUI. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus
-
Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong