Sejumlah Pimpinan Dewan Penasehat Partai Golkar datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Para elit Partai Golkar ini menemui Ketua Umum Partai Golkar yang sekaligus Ketua DPR Setya Novanto.
"Saya sampaikan rangkuman rapat dewan pakar terkait dengan Revisi UU Pemilu. Kami sampaian melalui DPP dan Ketua Umum," kata Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Agung Laksono usai pertemuan yang dilakukan secara internal ini.
Dia menambahkan, ada sejumlah hal yang disampaikan. Di antaranya, berkaitan dengan isu daerah pemilihan, sistem pemilu yang proporsional terbuka atau tertutup, konversi suara dalam bentuk kursi di DPR, tata cara pencoblosan, dan keterwakilan perempuan.
"Selain itu kita membahas soal posisi strategis di Pilkada tahun 2018. Ada 23 daerah yang akan kami usung sendiri," ujarnya.
Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan hasil kajian dari Dewan Penasehat ini akan dibahas di tingkat DPP secara komprehensif. Dia punm berharap pada Pilkada 2018 nanti bisa berjalan dengan baik.
"Tadi sudah diberikan excuse soal UU Pemilu secara komprehensif. Kita harap 2018 akan lebih baik," tutur Novanto yang didampingi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu