Spanduk bernada SARA jelang pilkada Jakarta [suara.com/Welly Hidayat]
Menjelang pilkada Jakarta putaran kedua, aparatur pemerintah giat menyingkirkan spanduk-spanduk berisi kalimat propaganda untuk menolak mengurus jenazah calon gubernur non muslim dan dianggap penista agama. Front Pembela Islam mendukung tindakan aparat menertibkan spanduk.
"Kalau untuk pemasangan spanduk, sudah ada anjuran itu. Biarkan Satpol PP yang menertibkan. Kalau memang ditempatkan di tempat yang dilarang, melanggar aturan, silakan dicabut saja. Kan ada aturan pemasangan spanduk, kan. Itu pemerintah yang lebih tahulah," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada Suara.com, Rabu (15/3/2017).
Tapi, Slamet berharap aparat tetap mengedepankan dialog dengan para pengurus masjid dan warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar tak terjadi gesekan yang justru kontraproduktif dengan upaya menciptakan pilkada yang damai.
"Ini kan mengerahkan kekuatan, Satpol PP datang ke masjid, dia turunkan, itu jangan. Itu nggak bijak saya pikir. Ajaklah musyawarah, ajak dialog. Manfaat dan mudharatnya bagaimana," kata dia.
Slamet mengatakan bahwa sikap warga yang memasang spanduk berisi boikot terhadap jenazah pendukung kandidat yang dinilai menistakan agama memiliki dasar sesuai keyakinan mereka.
"Adapun mereka pasang spanduk, tidak menyolatkan jenazah orang munafik, tidak menyolatkan pendukung orang kafir, jelas mereka punya dasar hukum," kata dia.
Itu sebabnya, Slamet menyarankan aparat agar bertindak persuasif.
"Tapi sebaiknya, pemerintah dan Satpol PP bisa datang dulu ke pengurus masjid. Biarkan pengurus masjid diberikan pemahaman untuk melepaskan sendiri, biar nggak bentur-benturan," kata Slamet.
Pilkada Jakarta putaran kedua akan berlangsung 19 April 2017. Pilkada diikuti pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Saat ini, Ahok sedang terjerat kasus dugaan penistaan agama.
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Berlutut di Depan Kereta Kencana: Antara Pelestarian Budaya dan Tuduhan Penistaan Agama
-
FPI Desak BIN dan BAIS Tangkap Dua Eks Tentara Israel di Bali
-
Heboh Mantan Tentara Israel di Bali, Diduga Mata-mata: Ini Operasi Intelijen Negara Musuh
-
6 Kontroversi Lina Mukherjee, Dari Makan Babi Hingga Hamil di Luar Nikah!
-
Tabligh Akbar Habib Rizieq Ditolak Berujung Ricuh, FPI ke Prabowo: Bubarkan Ormas PWI-LS!
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah