Masjid Al Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017). [suara.com/Welly Hidayat]
Front Pembela Islam mengimbau umat muslim di Jakarta untuk membantu warga yang sedang berduka cita. Sikap FPI menyusul maraknya spanduk propaganda yang dipasang masjid untuk menolak mengurus jenazah pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Kalau menurut kami, alangkah baiknya ini menjadi medan dakwah kami. Kami mengimbau kepada seluruh umat bahwa siapapun dia, masih saudara kami. Kami punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada Suara.com, Rabu (15/3/2017).
Slamet mengatakan pimpinan FPI telah menginstruksikan kepada seluruh laskar untuk membantu mengurus jenazah yang ditolak masjid dan musala karena dianggap mendukung Ahok.
Tapi, FPI tetap setuju bahwa pemimpin Jakarta haruslah muslim. Itu sebabnya, kata Slamet, laskar akan mengunjungi keluarga jenazah yang ditolak pengurus masjid untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memilih pemimpin yang benar.
"Jadi, FPI sendiri ke bawah mengimbau ini menjadi medan dakwah kami. Bagaimana yang kemarin salah jalan memimpin pemimpin kafir, kemudian meninggal, kami akan kunjungi keluarganya, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin," kata dia.
FPI, kata Slamet, akan membimbing mereka agar jangan salah menggunakan hak pilih di pilkada Jakarta putaran kedua. Namun, dia tidak menyebut FPI akan mengarahkan pilihan ke calon gubernur yang mana.
"Kami urus jenazahnya, kalau perlu kami akan datangi tahlilannya. Supaya keluarganya tidak salah jalan di putaran kedua dan bisa memilih pemimpin muslim," kata Slamet.
Menjelang pilkada Jakarta putaran kedua, aparatur pemerintah giat menyingkirkan spanduk-spanduk bernuansa SARA. Front Pembela Islam mendukung tindakan penertiban tersebut.
"Kalau untuk pemasangan spanduk, sudah ada anjuran itu. Biarkan Satpol PP yang menertibkan. Kalau memang ditempatkan di tempat yang dilarang, melanggar aturan, silakan dicabut saja. Kan ada aturan pemasangan spanduk, kan. Itu pemerintah yang lebih tahulah," kata Slamet.
Tapi, Slamet berharap aparat tetap mengedepankan dialog dengan para pengurus masjid dan warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar tak terjadi gesekan yang justru kontraproduktif dengan upaya menciptakan pilkada yang damai.
"Kalau menurut kami, alangkah baiknya ini menjadi medan dakwah kami. Kami mengimbau kepada seluruh umat bahwa siapapun dia, masih saudara kami. Kami punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada Suara.com, Rabu (15/3/2017).
Slamet mengatakan pimpinan FPI telah menginstruksikan kepada seluruh laskar untuk membantu mengurus jenazah yang ditolak masjid dan musala karena dianggap mendukung Ahok.
Tapi, FPI tetap setuju bahwa pemimpin Jakarta haruslah muslim. Itu sebabnya, kata Slamet, laskar akan mengunjungi keluarga jenazah yang ditolak pengurus masjid untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memilih pemimpin yang benar.
"Jadi, FPI sendiri ke bawah mengimbau ini menjadi medan dakwah kami. Bagaimana yang kemarin salah jalan memimpin pemimpin kafir, kemudian meninggal, kami akan kunjungi keluarganya, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin," kata dia.
FPI, kata Slamet, akan membimbing mereka agar jangan salah menggunakan hak pilih di pilkada Jakarta putaran kedua. Namun, dia tidak menyebut FPI akan mengarahkan pilihan ke calon gubernur yang mana.
"Kami urus jenazahnya, kalau perlu kami akan datangi tahlilannya. Supaya keluarganya tidak salah jalan di putaran kedua dan bisa memilih pemimpin muslim," kata Slamet.
Menjelang pilkada Jakarta putaran kedua, aparatur pemerintah giat menyingkirkan spanduk-spanduk bernuansa SARA. Front Pembela Islam mendukung tindakan penertiban tersebut.
"Kalau untuk pemasangan spanduk, sudah ada anjuran itu. Biarkan Satpol PP yang menertibkan. Kalau memang ditempatkan di tempat yang dilarang, melanggar aturan, silakan dicabut saja. Kan ada aturan pemasangan spanduk, kan. Itu pemerintah yang lebih tahulah," kata Slamet.
Tapi, Slamet berharap aparat tetap mengedepankan dialog dengan para pengurus masjid dan warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar tak terjadi gesekan yang justru kontraproduktif dengan upaya menciptakan pilkada yang damai.
Komentar
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
Viral Lafaz Allah di Tokong, Polisi Tangkap Pemilik Toko Bangunan
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!