Masjid Al Jihad, Gang BB, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2017). [suara.com/Welly Hidayat]
Front Pembela Islam mengimbau umat muslim di Jakarta untuk membantu warga yang sedang berduka cita. Sikap FPI menyusul maraknya spanduk propaganda yang dipasang masjid untuk menolak mengurus jenazah pendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
"Kalau menurut kami, alangkah baiknya ini menjadi medan dakwah kami. Kami mengimbau kepada seluruh umat bahwa siapapun dia, masih saudara kami. Kami punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada Suara.com, Rabu (15/3/2017).
Slamet mengatakan pimpinan FPI telah menginstruksikan kepada seluruh laskar untuk membantu mengurus jenazah yang ditolak masjid dan musala karena dianggap mendukung Ahok.
Tapi, FPI tetap setuju bahwa pemimpin Jakarta haruslah muslim. Itu sebabnya, kata Slamet, laskar akan mengunjungi keluarga jenazah yang ditolak pengurus masjid untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memilih pemimpin yang benar.
"Jadi, FPI sendiri ke bawah mengimbau ini menjadi medan dakwah kami. Bagaimana yang kemarin salah jalan memimpin pemimpin kafir, kemudian meninggal, kami akan kunjungi keluarganya, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin," kata dia.
FPI, kata Slamet, akan membimbing mereka agar jangan salah menggunakan hak pilih di pilkada Jakarta putaran kedua. Namun, dia tidak menyebut FPI akan mengarahkan pilihan ke calon gubernur yang mana.
"Kami urus jenazahnya, kalau perlu kami akan datangi tahlilannya. Supaya keluarganya tidak salah jalan di putaran kedua dan bisa memilih pemimpin muslim," kata Slamet.
Menjelang pilkada Jakarta putaran kedua, aparatur pemerintah giat menyingkirkan spanduk-spanduk bernuansa SARA. Front Pembela Islam mendukung tindakan penertiban tersebut.
"Kalau untuk pemasangan spanduk, sudah ada anjuran itu. Biarkan Satpol PP yang menertibkan. Kalau memang ditempatkan di tempat yang dilarang, melanggar aturan, silakan dicabut saja. Kan ada aturan pemasangan spanduk, kan. Itu pemerintah yang lebih tahulah," kata Slamet.
Tapi, Slamet berharap aparat tetap mengedepankan dialog dengan para pengurus masjid dan warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar tak terjadi gesekan yang justru kontraproduktif dengan upaya menciptakan pilkada yang damai.
"Kalau menurut kami, alangkah baiknya ini menjadi medan dakwah kami. Kami mengimbau kepada seluruh umat bahwa siapapun dia, masih saudara kami. Kami punya kewajiban untuk mengurus jenazahnya," kata juru bicara FPI Slamet Ma'arif kepada Suara.com, Rabu (15/3/2017).
Slamet mengatakan pimpinan FPI telah menginstruksikan kepada seluruh laskar untuk membantu mengurus jenazah yang ditolak masjid dan musala karena dianggap mendukung Ahok.
Tapi, FPI tetap setuju bahwa pemimpin Jakarta haruslah muslim. Itu sebabnya, kata Slamet, laskar akan mengunjungi keluarga jenazah yang ditolak pengurus masjid untuk menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memilih pemimpin yang benar.
"Jadi, FPI sendiri ke bawah mengimbau ini menjadi medan dakwah kami. Bagaimana yang kemarin salah jalan memimpin pemimpin kafir, kemudian meninggal, kami akan kunjungi keluarganya, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin," kata dia.
FPI, kata Slamet, akan membimbing mereka agar jangan salah menggunakan hak pilih di pilkada Jakarta putaran kedua. Namun, dia tidak menyebut FPI akan mengarahkan pilihan ke calon gubernur yang mana.
"Kami urus jenazahnya, kalau perlu kami akan datangi tahlilannya. Supaya keluarganya tidak salah jalan di putaran kedua dan bisa memilih pemimpin muslim," kata Slamet.
Menjelang pilkada Jakarta putaran kedua, aparatur pemerintah giat menyingkirkan spanduk-spanduk bernuansa SARA. Front Pembela Islam mendukung tindakan penertiban tersebut.
"Kalau untuk pemasangan spanduk, sudah ada anjuran itu. Biarkan Satpol PP yang menertibkan. Kalau memang ditempatkan di tempat yang dilarang, melanggar aturan, silakan dicabut saja. Kan ada aturan pemasangan spanduk, kan. Itu pemerintah yang lebih tahulah," kata Slamet.
Tapi, Slamet berharap aparat tetap mengedepankan dialog dengan para pengurus masjid dan warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar tak terjadi gesekan yang justru kontraproduktif dengan upaya menciptakan pilkada yang damai.
Komentar
Berita Terkait
-
FPI Khawatirkan dan Pertanyakan Iuran Board of Peace
-
FPI Wanti-Wanti Pemerintah Soal Siasat Uang Iuran Dewan Perdamaian Jadi Modal Invasi Gaza
-
FPI Ancam Polisikan Pandji Pragiwaksono Buntut Stand Up Komedi Mens Rea
-
Dianggap Menista Salat, Habib Rizieq Minta Netflix Hapus Konten Mens Rea
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!