Suara.com - Presiden RI Joko Widodo meminta agar masyarakat tidak ragu-ragu menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di pusat-pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan rumah-rumah sakit (RS) yang menjadi rekanan pemerintah.
"Saya titip dalam pemberian KIS ini, kalau di RS tidak dilayani secara baik, lapor bisa ke pak bupati, gubernur, atau ke menteri kesehatan. Masyarakat tidak bayar, tapi pemerintah bayar ke RS, jadi mereka tetap dibayar. Mentang-mentang masyarakat tidak membayar lalu tidak dilayani dengan baik, awas!" kata Presiden Joko Widodo di kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017).
Presiden menyampaikan hal itu saat penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Presiden secara simbolik memberikan 98 KIS dari total penerima 89.126 orang di daerah tersebut. Selain itu, Jokowi juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 500 siswa dari 1.018 pelajar; memberikan bantuan makanan tambahan kepada 450 warga; dan, memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 3.441 keluarga.
Dalam acara tersebut, presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, juga turut menghadiri acara itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?