Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara (PLBN) PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Jumat (17/3/2017). Dalam kunjungannya ke Provinsi Kalimantan Barat yang ketujuh kalinya ini, Kepala Negara menitipkan pesan agar PLBN Aruk yang baru saja dibangun ulang ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat.
Jokowi yakin, dengan dibangunnya PLBN Aruk ini, roda perekonomian di wilayah sekitarnya akan semakin berputar.
"Saya hanya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas sebagai kantor imigrasi, karantina, dan bea cukai. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan PLBN ini untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas," kata Jokowi dalam sambutannya.
Peresmian PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas ini merupakan peresmian PLBN ketiga di Kalimantan Barat oleh Jokowi. Setelah PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu yang diresmikan kemarin, PLBN lainnya adalah PLBN Entikong yang telah diresmikan Presiden pada 21 Desember 2016 lalu.
"Tiga PLBN kita bangun dengan sebuah desain yang megah, semuanya berada di Kalimantan Barat," ujar dia.
Jokowi juga menyatakan suka citanya mendengar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data yang diterima olehnya, pertumbuhan ekonomi di sana menunjukkan angka 5,22 persen. Inilah yang diapresiasi secara khusus olehnya.
"Tapi harus dipertahankan dengan kerja keras seluruh masyarakat. Hati-hati, ekonomi dunia sekarang semuanya melambat, turun semuanya. Kita dengan susah payah dan segala jurus kita keluarkan agar ekonomi kita tidak turun. Alhamdulillah tahun 2016 lalu kita tumbuh 5,02 persen," kata dia mengingatkan.
Seorang warga asli Sambas diminta untuk maju ke hadapannya saat Jokowi memberikan sambutannya. Kepadanya mantan gubernur DKI Jakarta ini menanyakan kondisi perbatasan sebelum dilakukan pembangunan ulang.
Baca Juga: Hari Kedua di Kalbar, Presiden Jokowi Meresmikan PLBN Aruk
"Saya belum pernah ke sini. Sebelumnya ke Entikong sudah tiga kali. Dulunya seperti apa kantor perbatasan ini? Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus," tanya dia.
Dokter Boni, Ketua Dewan Adat Kabupaten Sambas, yang maju ke hadapan Presiden menjelaskan bahwa sebelum ini infrastruktur jalan di sekitar perbatasan masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebelumnya, untuk menuju ke Aruk dari Sambas, butuh waktu baginya sekitar empat jam perjalanan. Kini, waktu tempuh tersebut dapat dipangkas hingga menjadi dua jam perjalanan.
"Jalan ini satu tahun terakhir baru bagus. Kami ke sini masih empat jam dari Sambas menuju Aruk. Artinya waktu itu jalannya tidak seperti sekarang, sekarang sudah dua jam," ungkap dia.
Saat ditanyakan kondisi jalan yang dilalui apakah sudah halus. "Lumayanlah Pak," jawab Boni. "Kalau lumayan masih banyak yang belum halus ya," ucap Jokowi.
Jokowi pun langsung bertanya pada Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono kapan pembangunan jalan dari Sambas menuju Aruk dapat diselesaikan. "Akhir 2017 baru selesai," ucap Basuki.
Ditanya pendapatnya tentang pembangunan yang dilakukan selain jalan oleh Presiden. "Kantor kalau yang sekarang ini lumayan, Pak," ucap Boni.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pengamat Bicara Nasib ASN Jika Kementerian BUMN Dibubarkan
-
Tak Hanya Sumber Listrik Hijau, Energi Panas Bumi Juga Bisa untuk Ketahanan Pangan
-
Jadi Harta Karun Energi RI, FUTR Kebut Proyek Panas Bumi di Baturaden
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Cara Over Kredit Cicilan Rumah Bank BTN, Apa Saja Ketentuannya?
-
Kolaborasi dengan Pertamina, Pengamat: Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Daftar Nama Menteri BUMN dari Masa ke Masa: Erick Thohir Geser Jadi Menpora
-
Stok BBM di SPBU Swasta Langka, Pakar: Jangan Tambah Kuota Impor, Rupiah Bisa Tertekan