Sidang e-KTP [suara.com/Oke Atmaja]
Dosen Institut Teknologi Bandung Munawwar Ahmad dihadirkan jaksa KPK untuk menjadi di persidangan keenam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Dalam kesaksian, Munawwar menceritakan kaitannya dengan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun. Munawwar mengatakan mendapat permintaan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri terkait teknologi yang akan diterapkan di proyek e-KTP.
"Saya diminta Pak Rasyid, pak Dirjen sebelumnya diberitahu ITB meminta tim pendampingan, kemudian ITB menugaskan saya Agustus sampai Desember 2009 bantuan kepada saya," ujar Munawwar.
Munawwar mengaku dihubungi Vidi Gunawan, adik pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, untuk bertemu di Hotel Atlet Century, Senayan.
"Betul, antara Februari saya di Jakarta. Saya di-calling adik Pak Andi, Vidi, saya ditelepon, kemudian diminta ketemu di Hotel Atlet. 'Begini pak kita minta pelaksanaan proyek kedepan'," kata Munawwar meniru omongan Vidi.
Seraya meminta bantuan kepada Munawwar, Vidi memberikan tas di Hotel Atlet Century. Merasa curiga, Munawwar pun menolak pemberian tersebut.
Namun, kata Munawwar, Vidi memaksanya untuk menerima tas tersebut dengan alasan pemberian dari Andi Narogong. Munawwar tetap menolak. Dia pun usir Vidi.
"Saya dikejar ke tempat ke penginapan saya. Saya dikejar, tapi saya bilang 'pergi.' Saya tidak perlu. Pergi," kata Munawwar.
Mendengar keterangan tersebut, ketua majelis hakim John Halasan Butar Butar penasaran kenapa Munawwar cepat curiga dengan pemberian itu.
"Nggak ada kepentingan untuk saya. Bagi saya, ya bicara teknis saja. Jangan bicara yang lain-lain. Kita tahu sendirilah, orang minta bantuan untuk lancarkan pekerjaan, tentu ada sesuatu," kata Munawwar.
Ketika itu, Munawwar meyakini pemberian tersebut untuk memuluskan proyek e-KTP. Sebab, posisi Munawwar adalah ketua tim teknis yang akan merekomedasikan proyek e-KTP ke Kemendagri.
Setelah itu, Munawwar memutuskan untuk mengundurkan diri ketua tim teknis.
Di persidangan tadi, Vidi mengaku tak mengetahui isi tas tersebut.
"Saya kurang tahu isi (tas). Kakak saya (Andi Narogong) yang menyuruh untuk menyerahkan itu, karena ditolak, saya pulangkan. Saya nggak sempat ngobrol. Saya hanya mengantarkan (tas)," kata Vidi.
Dalam kesaksian, Munawwar menceritakan kaitannya dengan proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun. Munawwar mengatakan mendapat permintaan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri terkait teknologi yang akan diterapkan di proyek e-KTP.
"Saya diminta Pak Rasyid, pak Dirjen sebelumnya diberitahu ITB meminta tim pendampingan, kemudian ITB menugaskan saya Agustus sampai Desember 2009 bantuan kepada saya," ujar Munawwar.
Munawwar mengaku dihubungi Vidi Gunawan, adik pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, untuk bertemu di Hotel Atlet Century, Senayan.
"Betul, antara Februari saya di Jakarta. Saya di-calling adik Pak Andi, Vidi, saya ditelepon, kemudian diminta ketemu di Hotel Atlet. 'Begini pak kita minta pelaksanaan proyek kedepan'," kata Munawwar meniru omongan Vidi.
Seraya meminta bantuan kepada Munawwar, Vidi memberikan tas di Hotel Atlet Century. Merasa curiga, Munawwar pun menolak pemberian tersebut.
Namun, kata Munawwar, Vidi memaksanya untuk menerima tas tersebut dengan alasan pemberian dari Andi Narogong. Munawwar tetap menolak. Dia pun usir Vidi.
"Saya dikejar ke tempat ke penginapan saya. Saya dikejar, tapi saya bilang 'pergi.' Saya tidak perlu. Pergi," kata Munawwar.
Mendengar keterangan tersebut, ketua majelis hakim John Halasan Butar Butar penasaran kenapa Munawwar cepat curiga dengan pemberian itu.
"Nggak ada kepentingan untuk saya. Bagi saya, ya bicara teknis saja. Jangan bicara yang lain-lain. Kita tahu sendirilah, orang minta bantuan untuk lancarkan pekerjaan, tentu ada sesuatu," kata Munawwar.
Ketika itu, Munawwar meyakini pemberian tersebut untuk memuluskan proyek e-KTP. Sebab, posisi Munawwar adalah ketua tim teknis yang akan merekomedasikan proyek e-KTP ke Kemendagri.
Setelah itu, Munawwar memutuskan untuk mengundurkan diri ketua tim teknis.
Di persidangan tadi, Vidi mengaku tak mengetahui isi tas tersebut.
"Saya kurang tahu isi (tas). Kakak saya (Andi Narogong) yang menyuruh untuk menyerahkan itu, karena ditolak, saya pulangkan. Saya nggak sempat ngobrol. Saya hanya mengantarkan (tas)," kata Vidi.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Buronan Korupsi e-KTP Paulus Tannos Gugat Praperadilan, KPK: DPO Tak Punya Hak
-
KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Paulus Tannos Ditunda 2 Pekan
-
Santai Digugat Buronan e-KTP, KPK Pede Hakim Bakal Acuhkan Praperadilan Paulus Tannos, Mengapa?
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!