Suara.com - Memasuki sesi debat antar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, malam ini, suasana bertambah hangat.
Anies dapat giliran bertanya kepada Ahok. Dia memaparkan data ada 116 ribu anak yang tidak punya akses pendidikan di Jakarta. Dia mengatakan jika dibiarkan hal itu bisa jadi bom waktu, bisa jadi masalah sosial, seperti pengangguran. Dia tanya bagaimana menangani masalah ini.
Ahok mengakui memang ada anak sebagian yang tidak sekolah dan sebagian lagi putus sekolah. Pemerintahan Ahok-Djarot Saiful Hidayat selama ini sudah memulai untuk menanganinya secara konkrit dan sudah memulai menunjukkan hasil positif.
"Tapi kami rekrut mereka jadi pegawai harian lepas di semua dinas. Itu adalah dalam rangka menangani mereka yang putus sekolah, yang tidak punya kerjaan, dapat kerja dengan gaji UMP, dapat pelatihan, dan dapat sertifikat sehingga kelak mereka bisa profesional dan kerja di perusahaan swasta," kata Djarot.
Ahok menekankan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.
Anies tidak puas dengan solusi yang disampaikan Ahok. Dia kemudian menjelaskan salah satu programnya yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus.
"Anak putus sekolah nanti akan dapat sehingga mereka bisa manfaatkan itu. Kedua, kami giatkan sektor swasta untuk ajak mereka terlibat. Jadi, bukan cuma andalkan pemda saja. Kenapa? Karena sektor swastalah yang paling besar di Jakarta. Kalau ada KJP Plus, ada pelatihan, ada sektor swasta, maka anak-anak ini akan interaksi dengan jauh lebih luas daripada sekedar dengan pemda," kata dia.
Ahok mengaku tidak mengerti dengan pendapat yang menyebut kebijakannya tidak melibatkan sektor swasta
Ahok kembali menyontohkan pekerja harian lepas mendapatkan keterampilan mendapatkan keterampilan dan nanti mereka akan mendapatkan sertifikat, lalu bisa bekerja di perusahaan swasta.
"Karena gaji kami kan UMPT. Nanti bisa tiga kali lipat jika kerja di sektor swasta, pola kami seperti itu," katanya.
Anies tetap tidak puas dengan penjelasan Ahok.
"Di sini sama kita. Sama libatkan swasta. Tapi beda pendekatannya. Kalau kami akan buat konsorsium perusahaan swasta," kata dia.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Bank Sumsel Babel Perkuat Kemitraan Strategis dengan Pemkab Lahat, Dukung Akselerasi Ekonomi Daerah
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten
-
Usut Mutilasi Depok, Polisi Temukan HP Pelaku Tergabung dalam Grup Komunitas Gay
-
Macet Jalur Bojonegara Bikin Sopir Angkot Merugi, Pemprov Banten Janjikan Keputusan Baru 4 Hari Lagi
-
Tumbangkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026
-
KPK Bedah Dugaan Permainan Jalur Hijau dan Jalur Merah di Kasus Suap Bea Cukai
-
74 Kontraktor SPPG Minta Kepastian Pembayaran dan Penyelesaian Administrasi Proyek
-
Potensi RI Punya 89 Ribu Ton Uranium, BRIN Paparkan Ambisi Nuklir ke Prabowo
-
Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji