Suara.com - Di ujung debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Jakarta final, malam ini, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan saling meminta maaf.
Sebelum menyampaikan permintaan maaf, Anies terlebih dahulu mengklarifikasi isu.
"Bansos berhenti, proyek berhenti, perda berdasarkan suatu agama akan muncul jika gubernur baru muncul. Itu semua keliru. Salah. Gubernur baru justru akan membuat pemerintahan efektif, merangkul semua, termasuk kepada mantan lawan ketika pilkada," kata Anies di panggung debat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Anies meminta maaf jika selama masa kampanye mengutarakan hal yang keliru kepada pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
"Semua yang diucapkan, yang dikatakan itu bagian dari sejarah. Kalau keliru, kami mohon maaf. Ketika kami jadi gubernur, mantan lawan dan keluarga," katanya.
Demikian pula Ahok. Dia mewakili Djarot terlebih dahulu meminta maaf kepada pasangan mantan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebelum ke Anies-Sandiaga Uno.
"Saya dan Pak Djarot dan keluarga meminta maaf kepada Pak Agus dan Bu Sylvi dan keluarga, tentu juga ke pasangan nomor tiga dan keluarga," kata Ahok.
Sebagai petahana, Ahok menyadari kemungkinan dianggap sering mengesampingkan program-program yang dikampanyekan rival. Ahok mengatakan tidak bermaksud demikian.
"Kami kan petahana, kami kadang mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan. Seolah-olah menyingkirkan apa yang disebutkan pasangan satu dan ketiga. Karena apa yang kami katakan sudah kami kerjakan. Seolah-olah kami ledek atau apa. Tidak. Kami kebetulan saja kami petahana, kami cerita lebih banyak apa yang sudah sehari-hari kami lakukan," kata Ahok.
Ahok juga meminta maaf kepada masyarakat Jakarta.
"Semoga kita bisa lihat Jakarta yang baru," kata Ahok.
Tema debat putaran kedua yaitu Dari Masyarakat untuk Jakarta yang terdiri dari kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi.
Subtema debat putaran kedua menyangkut persoalan transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.
Moderator acara debat yaitu Ira Koesno.
Pilkada Jakarta akan diselenggarakan pada 19 April 2017.
Tag
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Ganjil Genap Jakarta Resmi Ditiadakan Mulai Hari Ini, Simak Aturannya
- LIVE STREAMING: Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadan 2026
- Menkeu Purbaya Pastikan THR ASN Rp55 Triliun Cair Awal Ramadan
- Pemerintah Puasa Tanggal Berapa? Cek Link Live Streaming Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan 2026
- Ini 4 Tablet Paling Murah 2026, Memori Tembus 256 GB
Pilihan
-
Cerita Warga Solo Hadapi Pajak Opsen hingga Kaget Uang Tak Cukup, FX Rudy: Mohon Dipertimbangkan!
-
Resmi! Kemenag Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh Pada Kamis 19 Februari 2026
-
Hilal Tidak Terlihat di Makassar, Posisi Bulan Masih di Bawah Ufuk
-
Detik-detik Warga Bersih-bersih Rumah Kosong di Brebes, Berujung Temuan Mayat dalam Koper
-
Persib Bandung Bakal Boyong Ronald Koeman Jr, Berani Bayar Berapa?
Terkini
-
Gaya Prabowo Hadapi Konglomerat Berbeda dengan Jokowi: Tertutup, Berbasis Data Satgas
-
Ancam Pendapatan UMKM, Pramono Anung Diminta Tinjau Ulang Dampak Ekonomi Perda KTR Jakarta
-
Temui Komisi III DPR, Tiga Konfederasi Buruh Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Alasan di Balik Batalnya Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, DPR: Dapat Tugas Baru di Danantara
-
Pemerintah Resmi Ajukan Permohonan Eksekusi Hotel Sultan
-
Jalan Berlubang di Jakarta, Siapa Bertanggung Jawab?
-
Satpol PP Duren Sawit 'Bersihkan' Trotoar dari 11 PKL dan 5 Motor Parkir Liar
-
Juknis Pembelajaran Selama Ramadan dari Kemenag: Madrasah Tak Wajib Khatam Al Quran
-
Legislator PDIP: Jokowi Harus Tanggung Jawab atas Kerusakan Desain UU KPK
-
Beda dengan Jokowi, Mensesneg Sebut Pemerintah Prabowo Belum Berencana Balikkan UU KPK