Suara.com - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Suyudi, bersama Dandim 0501, Kol TNI Zamroni dan Wali Kota Madya Jakarta Pusat, Mangara Siahaan, datang ke TPS 17 Petamburan untuk memantau situasi. Ketiganya datang setelah sempat terjadi kericuhan di TPS tersebut.
Kericuhan itu sendiri terjadi ketika warga bernama Berliana Sitorus hendak memberikan hak pilih. Namun, saksi dari pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno keberatan lantaran Berliana menggunakan KTP yang sudah kadaluwarsa dan masih model lama (bukan elektronik).
Saksi Anies-Sandiaga memprotes petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara yang mengizinkan Berliana tetap memilih. Saksi mengatakan masa berlaku KTP Berliana sudah lewat dua tahun.
Menanggapi hal itu, Suyudi mengatakan situasi di TPS 17 masih kondusif. Karena pihaknya telah menurunkan anggota untuk mengamankan jalannya Pilkada.
"Situasi masih aman, ada sedikit perbedaan pendapat, tapi masih kondusif. Setiap TPS sudah kita turunkan (petugas kemanan), kita menampakkan pasukan kita di sekitar. Tiap kelurahan ada," kata Suyudi saat berada di TPS 17.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu