Suara.com - Massa buruh Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM - SPSI) ternyata dari kelompok pendukung pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Mereka yang membakar karangan bunga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kawasan Balai Kota Jakarta.
Karangan bunga itu dipajang berjajar di trotoar depan kantor Balai Kota. Buruh menuntut agar Pemprov DKI menaikkan upah minimum provinsi tak dipenuhi.
"Aksi pembakaran karangan bunga ini kami lakukan karena Ahok tidak menaikkan UMP sampai sekarang. Bakar karangan bunga ini adalah sebagai simbol bersih-bersih," kata Idrus, Sekjen FSP LEM - SPSI kepada suara.com di depan Balai Kota Jakarta, Senin (1/5/2017).
Dia mengakui bahwa organisasi buruhnya mendukung Anies-Sandi saat Pilkada DKI putara kedua lalu. Bahkan Anies-Sandi sebagai pemenang Pilkada berjanji kepada mereka saat kampanye lalu akan menampung semua aspirasi buruh, seperti menaikkan UMP dan tuntutan lainnya.
"Anies-Sanddi sudah berjnji akan penuhi tuntutan kami. Kami juga sudah ada kontrak politik dengan Anies-Sandi waktu kampanye kemarin. Dia berjanji tidak akan gunakan PP 78 dalam menentukan UMP," ujar dia.
Saat ditanya apakah organisasi buruh FSP LEM SPSI ini mendukung pasangan Anies-Sandi saat Pilkada lalu, ia mengakui.
"Iya kami dukung Anies-Sandi, karena dia yang mau janji memenuhi tuntutan buruh. Kalau Ahok kan nggak mau," tutur dia.
Kemudian saat dikonfirmasi apakah ada pesanan politik tertentu dalam aksi pembakaran karangan bunga Ahok? Dia mengelak.
"Oh nggak ada," kata dia.
Baca Juga: Buruh: Sudah Kalah, Ahok Buat Sampah di Balai Kota
Kendati begitu, Idrus menyatakan bahwa dirinya bertanggung jawab atas pembakaran karangan bunga Ahok tersebut. Apabila ada yang menuntut dan memperkarakan secara hukum, ia siap menghadapi.
"Saya bertanggung jawab atas pembakaran karangan bunga ini," kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu