Suara.com - Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia Ikhsan Abdullah menilai Ahokers atau pendukung Basuki Tjahaja Purnama tidak taat hukum. Demo yang dilakukan Ahokers hingga larut malam dan menyalahi aturan.
"Demo hingga larut malam itu adalah cara yang tidak etis. Warga negara yang baik harus taat hukum. Gugatlah dengan cara yang sesuai dengan prosedur," katanya dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Ahok' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2017).
Ikhsan juga mengaku kesal dengan pengerahan massa pendukung Ahok dalam merespon vonis majelis Hakim. Sebab, aksi tersebut kembali memperkeruh suasana yang sempat membaik.
"Sudahlah, kasus hukum kan sudah diputus, pengacara sudah mengajukan banding. Ya kita tunggu saja, nggak usah berunjuk rasa sampai malam begitu, itu mengganggu masyarakat yang lainnya," kata Ikhsan.
Dia bahkan menilai apa yang dilakukan oleh para pendukung Ahok dapat merusak citra Ahok sendiri sebagai orang yang taat hukum.
"Pak Ahok inikan orangnya raat hukum, lihat saja dalam 22 kali sidang itu, dia selalu hadir, dan waktu selesai divonis, dia tidak melakukan protes, dia hanya mengajukan banding. Nah, pendukungnya ini yang membuat citra Pak Ahok jelek," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru