Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Polisi Budi Gunawan kembali mengemukakan dukungannya terhadap rencana pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, rencana tersebut sudah benar karena HTI ingin mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI kepada pengadilan. Upaya ini dianggap telah sesuai dengan koridor UU No 17 Tahun 2013 Tentang UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
"HTI memang bukan gerakan dakwah tapi gerakan politik," kata Budi dalam keterangan resmi, Jumat (12/5/2017).
Budi menjelaskan bahwa HTI adalah gerakan trans nasional yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila menjadi sistem Khilafah.
"Hizbut Tharir dilarang di banyak negara baik negara-negara demokrasi, negara Islam maupun negara yg berpenduduk mayoritas muslim (antara lain: Arab Saudi, Belanda, Malaysia, Turki, Perancis, Tunisia, Denmark, Yordania, Jerman, Mesir, Spanyol, Uzbekistan, Rusia, Pakistan, dan lain-lain," tutup Budi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO