Suara.com - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta anggaran untuk pembubaran organisasi anti-Pancasila sebesar Rp5 miliar diakomodasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018.
"Penanganan ormas yang tidak sesuai Pancasila, kami butuh anggaran Rp5 miliar," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Seusai rapat, Wiranto yang dikonfirmasi ulang mengatakan, dana itu masih dalam tahap usulan. Terkait jumlahnya, ia menuturkan nilai Rp5 miliar itu sudah terhitung untuk menggelar sosialisasi, rapat, dan perjalanan dinas.
Namun, dia membantah bila uang tersebut digunakan hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini, pemerintah baru membubarkan satu ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
"Sekarang kan baru satu, jangan kemudian baru satu kok (anggarannya) Rp5 miliar. Jangan! Suatu saat berapa (ormas yang dibubarkan)?" kata politikus Partai Hanura itu.
Dia menerangkan, berdasarkan data pemerintah, ada ratusan ribu ormas yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu, pemerintah sudah melakukan pemetaan tentang Ormas yang anti-Pancasila.
Wiranto memaparkan, pemerintah sedang mencari data dan fakta di lapangan untuk memastikan ormas apa saja yang bertentangan dengan Pancasila.
Lalu berapa ormas yang sudah masuk radar pemerintah? Wiranto menjawabnya singkat.
"Itu tidak boleh (diberitahukan sekarang)," tukasnya.
Baca Juga: Bantah Kriminalisasi Rizieq, Kapolda: Kebetulan Oknumnya Ulama
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
Dugaan Skandal PT Minna Padi Asset Manajemen dan Saham PADI, Kini Diperiksa Polisi
-
Epstein Gigih Dekati Vladimir Putin Selama Satu Dekade, Tawarkan Informasi 'Rahasia AS'
-
Bertemu Ulama, Prabowo Nyatakan Siap Keluar dari Board of Peace, Jika...
-
Bareskrim Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Manipulasi Saham, Rp674 Miliar Aset Efek Diblokir
-
Siswa SD di NTT Akhiri Hidup karena Tak Mampu Beli Buku, Mendikdasmen: Kita Selidiki
Terkini
-
Pramono Anung 'Gaspol' Perintah Gentengisasi Prabowo, Hunian Baru di Jakarta Tak Boleh Pakai Seng
-
Dibatasi 35 Orang, Ada Apa Jajaran PKB Temui Presiden Prabowo di Istana Siang Ini?
-
Golkar Lakukan Profiling Calon Wakil Ketua Komisi III DPR, Sarmuji: Ada Dua atau Tiga Kandidat
-
Jual Beli Jabatan Jerat Bupati Sadewo, KPK Sorot 600 Posisi Perangkat Desa Kosong di Pati
-
Pramono Anung Bakal Babat Habis Bendera Parpol di Flyover: Berlaku Bagi Semua!
-
Tak Sekadar Kemiskinan, KPAI Ungkap Dugaan Bullying di Balik Kematian Bocah Ngada
-
Viral! Aksi Pria Bawa Anak-Istri Curi Paket Kurir di Kalibata, Kini Diburu Polisi
-
Kasus Bunuh Diri Anak Muncul Hampir Tiap Tahun, KPAI: Bukan Sekadar Kemiskinan!
-
Masalah Kotoran Kucing di Skywalk Kebayoran Lama Mencuat, Gubernur DKI Instruksikan Penertiban
-
Nyawa Melayang karena Rp10 Ribu, Cak Imin Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Jadi 'Cambuk'