Suara.com - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan meminta anggaran untuk pembubaran organisasi anti-Pancasila sebesar Rp5 miliar diakomodasi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018.
"Penanganan ormas yang tidak sesuai Pancasila, kami butuh anggaran Rp5 miliar," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
Seusai rapat, Wiranto yang dikonfirmasi ulang mengatakan, dana itu masih dalam tahap usulan. Terkait jumlahnya, ia menuturkan nilai Rp5 miliar itu sudah terhitung untuk menggelar sosialisasi, rapat, dan perjalanan dinas.
Namun, dia membantah bila uang tersebut digunakan hanya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Saat ini, pemerintah baru membubarkan satu ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
"Sekarang kan baru satu, jangan kemudian baru satu kok (anggarannya) Rp5 miliar. Jangan! Suatu saat berapa (ormas yang dibubarkan)?" kata politikus Partai Hanura itu.
Dia menerangkan, berdasarkan data pemerintah, ada ratusan ribu ormas yang ada di Indonesia. Dari jumlah itu, pemerintah sudah melakukan pemetaan tentang Ormas yang anti-Pancasila.
Wiranto memaparkan, pemerintah sedang mencari data dan fakta di lapangan untuk memastikan ormas apa saja yang bertentangan dengan Pancasila.
Lalu berapa ormas yang sudah masuk radar pemerintah? Wiranto menjawabnya singkat.
"Itu tidak boleh (diberitahukan sekarang)," tukasnya.
Baca Juga: Bantah Kriminalisasi Rizieq, Kapolda: Kebetulan Oknumnya Ulama
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Misteri Hilangnya Pebisnis Berakhir Horor, Polisi Temukan Jasad dalam Perut Buaya Raksasa
-
Singapura Wacanakan Hukuman Cambuk untuk Siswa Pelaku Perundungan, Tuai Pro dan Kontra
-
KPK: ASN Cilacap Sampai Harus Ngutang demi Setor Uang Rp10 Juta ke Bupati Syamsul Auliya
-
Ekonomi Dunia Terancam 'Kiamat', Donald Trump Mulai Keder Hadapi Ketangguhan Iran di Selat Hormuz
-
Sidang Perdana Korupsi Bea Cukai: Bos Blueray Cargo John Field Hadapi Pembacaan Dakwaan
-
Mendagri: Program Tiga Juta Rumah Wujud Kepedulian Presiden kepada "Rakyat Kecil"
-
Mendagri: Program 3 Juta Rumah Percepat Akses Hunian Layak bagi Masyarakat Kurang Mampu
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?