Suara.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar lembaga baru tersebut tak hanya bertugas sosialisasi tentang ideologi negara yang bersifat kognitif saja.
Namun juga harus melakukan pengukuran-pengukuran terkait pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
"Jadi Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator, supaya pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan sampai hanya dilevel yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi Latif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Usai pelantikan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, mereka rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana. Dalam rapat tersebut, kata Yudi, disepakati bahwa unit kerja tersebut akan mengajak komunitas yang lebih luas untuk berperan dalam memantapkan Pancasila sebagai prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan dewan pengaruhnya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kemudian supaya Pancasila jangan mengawang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan," terang dia.
Rapat perdana lembaga ini dengan Presiden juga belum sampai membahas dan memetakan ormas-ormas yang antiPancasila. Namun berdasarkan Perpres-nya (peraturan presiden), UKP-PIP ini dimandatkan pertama untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
"Kedua, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator-indikator, paling tidak itu jadi pertimbangan," tutur dia.
Dia menambahkan, UKP-PIP ini nanti yang akan mengimplementasikan program-programnya adalah di level eksekutif yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Sedangkan dewan pengarah memberikan masukan dan pertimbangan.
"Nanti yang lebih mengimplementasikannya di bawah adalah eksekutif, Kepala. Nah Kepala ini nanti tentu akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang bisa menurunkan itu ke level, program-program yang sesuai zaman kini," tandas dia.
Baca Juga: Ini Tantangan Berat Pancasila Menurut Buya Safii Maarif
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP