Suara.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar lembaga baru tersebut tak hanya bertugas sosialisasi tentang ideologi negara yang bersifat kognitif saja.
Namun juga harus melakukan pengukuran-pengukuran terkait pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
"Jadi Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator, supaya pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan sampai hanya dilevel yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi Latif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Usai pelantikan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, mereka rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana. Dalam rapat tersebut, kata Yudi, disepakati bahwa unit kerja tersebut akan mengajak komunitas yang lebih luas untuk berperan dalam memantapkan Pancasila sebagai prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan dewan pengaruhnya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kemudian supaya Pancasila jangan mengawang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan," terang dia.
Rapat perdana lembaga ini dengan Presiden juga belum sampai membahas dan memetakan ormas-ormas yang antiPancasila. Namun berdasarkan Perpres-nya (peraturan presiden), UKP-PIP ini dimandatkan pertama untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
"Kedua, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator-indikator, paling tidak itu jadi pertimbangan," tutur dia.
Dia menambahkan, UKP-PIP ini nanti yang akan mengimplementasikan program-programnya adalah di level eksekutif yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Sedangkan dewan pengarah memberikan masukan dan pertimbangan.
"Nanti yang lebih mengimplementasikannya di bawah adalah eksekutif, Kepala. Nah Kepala ini nanti tentu akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang bisa menurunkan itu ke level, program-program yang sesuai zaman kini," tandas dia.
Baca Juga: Ini Tantangan Berat Pancasila Menurut Buya Safii Maarif
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Kekalahan dari Persib Jadi Sinyal Keras, Shin Tae-yong Beberkan Masalah Utama Persija
-
Disuruh Jajan demi Selamatkan Negara? Dompet Kita: Giliran Gue Lagi?
-
Klub Mees Hilgers Punya Masalah Besar, Eks Pelatih MU Dituding Jadi Biang Kerok
-
9 Sunscreen untuk Memudarkan Flek Hitam dan Bekas Jerawat, Mudah Dibeli Online
-
Gus Ipul Tekankan Tiga Prioritas Pengelolaan Sekolah Rakyat
-
Malaysia Perketat Keamanan Bandara Usai Pilot Malaysia Airlines Selundupkan Ekstasi ke Jakarta
-
Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Percepat Eksekusi Program Rehab-Rekon Pascabencana di Sumatera
-
Rilis Surfin' Boy, Red Velvet Warnai Musim Panas dengan Suasana Romantis
-
Gus Ipul Bantah Isu Rebutan Tambang Jelang Muktamar NU: Itu Fitnah dan Jauh dari Fakta
-
Diberhentikan Sementara sebagai Jaksa, Febrie Adriansyah Masih Terima 50 Persen Gaji Pokok