Suara.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar lembaga baru tersebut tak hanya bertugas sosialisasi tentang ideologi negara yang bersifat kognitif saja.
Namun juga harus melakukan pengukuran-pengukuran terkait pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
"Jadi Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator, supaya pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan sampai hanya dilevel yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi Latif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Usai pelantikan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, mereka rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana. Dalam rapat tersebut, kata Yudi, disepakati bahwa unit kerja tersebut akan mengajak komunitas yang lebih luas untuk berperan dalam memantapkan Pancasila sebagai prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan dewan pengaruhnya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kemudian supaya Pancasila jangan mengawang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan," terang dia.
Rapat perdana lembaga ini dengan Presiden juga belum sampai membahas dan memetakan ormas-ormas yang antiPancasila. Namun berdasarkan Perpres-nya (peraturan presiden), UKP-PIP ini dimandatkan pertama untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
"Kedua, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator-indikator, paling tidak itu jadi pertimbangan," tutur dia.
Dia menambahkan, UKP-PIP ini nanti yang akan mengimplementasikan program-programnya adalah di level eksekutif yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Sedangkan dewan pengarah memberikan masukan dan pertimbangan.
"Nanti yang lebih mengimplementasikannya di bawah adalah eksekutif, Kepala. Nah Kepala ini nanti tentu akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang bisa menurunkan itu ke level, program-program yang sesuai zaman kini," tandas dia.
Baca Juga: Ini Tantangan Berat Pancasila Menurut Buya Safii Maarif
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting