Suara.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan agar lembaga baru tersebut tak hanya bertugas sosialisasi tentang ideologi negara yang bersifat kognitif saja.
Namun juga harus melakukan pengukuran-pengukuran terkait pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila.
"Jadi Pancasila harus dimasukkan dalam indikator-indikator, supaya pembangunan ini berjalan sesuai dengan semangat Pancasila. Jadi jangan sampai hanya dilevel yang abstrak teoritis, tapi harus lebih menukik, sehingga kita harus membentuk indikator-indikator bagaimana Pancasila itu dilaksanakan di dalam berbagai level dan bidang pembangunan," kata Yudi Latif di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Usai pelantikan Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP, mereka rapat perdana dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana. Dalam rapat tersebut, kata Yudi, disepakati bahwa unit kerja tersebut akan mengajak komunitas yang lebih luas untuk berperan dalam memantapkan Pancasila sebagai prilaku kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Jadi meskipun ini intitusi negara, tapi dalam implementasinya akan lebih mengundang, meminta bantuan berbagai komunitas untuk terlibat. Makanya kan dewan pengaruhnya melibatkan tokoh-tokoh komunitas. Kemudian supaya Pancasila jangan mengawang-ngawang, dibikin indikator-indikator yang lebih terapan," terang dia.
Rapat perdana lembaga ini dengan Presiden juga belum sampai membahas dan memetakan ormas-ormas yang antiPancasila. Namun berdasarkan Perpres-nya (peraturan presiden), UKP-PIP ini dimandatkan pertama untuk meninjau sistem pengajaran Pancasila di sekolah-sekolah.
"Kedua, peran-peran komunitas harus diperkuat. Ketiga, harus masuk ke tingkat indikator-indikator, paling tidak itu jadi pertimbangan," tutur dia.
Dia menambahkan, UKP-PIP ini nanti yang akan mengimplementasikan program-programnya adalah di level eksekutif yang diisi oleh tenaga-tenaga profesional. Sedangkan dewan pengarah memberikan masukan dan pertimbangan.
"Nanti yang lebih mengimplementasikannya di bawah adalah eksekutif, Kepala. Nah Kepala ini nanti tentu akan diisi oleh tenaga-tenaga profesional yang bisa menurunkan itu ke level, program-program yang sesuai zaman kini," tandas dia.
Baca Juga: Ini Tantangan Berat Pancasila Menurut Buya Safii Maarif
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban