Suara.com - Indonesia perlu segera mengadopsi Kalender Islam Global yang telah disepakati puluhan negara Islam. Hal ini diungkap Ketua Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas Muhammadiyah Profesor Doktor Hamka (Uhamka) Tono Saksono.
"Sudah banyak 'software'-nya dan bisa diunduh di Google, seperti accurate time dan lain-lain," kata Tono di sela Pelatihan Hisab Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-DKI Jakarta, Sabtu (17/6/2017).
Kalender Hijriyah Global, ujarnya, telah disepakati untuk mulai digunakan oleh negara-negara Islam dunia, usai dilaksanakan Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Internasional yang digelar di Istanbul, Turki, 28 hingga 30 Mei 2016.
"Kalender Islam global tersebut tentu menggunakan metode hisab (perhitungan)," katanya.
Tono mengatakan bahwa metode rukyatulhilal (mengamati bulan sabit) untuk menentukan awal bulan tidak bisa diandalkan karena menyebabkan umat Islam tidak memiliki kalender Hijriah.
"Setiap akhir bulan, kami harus merukyat lagi untuk tentukan awal bulan. Kalau tidak sesuai, dianulir (dianggap tidak sah). Jadi, kapan umat Islam punya kalender hingga 500 tahun ke depan, misalnya," ujarnya.
Dengan terus-menerus menggunakan kalender Gregorian (Masehi) yang memiliki selisih 11,5 hari dari kalender Hijriah, menurut dia, menyebabkan zakat terutang umat Islam secara kumulatif hingga 500 tahun ke depan mencapai 5 triliun dolar AS.
Ia mencontohkan, kelemahan penggunaan metode rukyatulhilal adalah di awal Ramadan 2024, yakni pada tanggal 10 Maret, Indonesia akan memulai puasa 13 jam lebih lambat daripada Meksiko, padahal pada Ramadan 1438 Hijriah umat Islam Indonesia berpuasa 13 jam lebih dahulu dari Meksiko, apalagi Indonesia berada di sebelah timur.
"Dengan kalender bersifat lokal, bahkan termasuk menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) penentuan awal bulan dalam Islam jadi kacau. Jadi, memang harus bersifat global," katanya. [Antara]
Baca Juga: Pilkada Jakarta Bisa Jadi Penyulut Pendirian Negara Islam
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Penjelasan Lengkap Menkominfo Soal Video Presiden di Bioskop: Transparansi atau Propaganda?
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan