Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarang memusatkan perhatian untuk memangkas jumlah imigran legal di negaranya. Niat itu muncul ke publik setelah AS melancarkan tindakan terhadap imigran ilegal, yang telah secara tajam menurunkan jumlah para pelintas perbatasan ilegal dari Meksiko.
Gedung Putih memberikan dukungan terhadap rancangan undang-undang yang diusung oleh dua senator asal Partai Republik, yaitu Tom Cotton dari Arkansas dan David Perdue dari Georgia. Jika disahkan, undang-undang itu akan memangkas jumlah imigran legal hingga 50 persen dalam waktu 10 tahun dengan mengurangi jenis hubungan keluarga yang bisa dibawa imigran ke AS.
Namun, RUU itu akan menghadapi rintangan tajam menuju Kongres. Pada tingkat itu, sejumlah anggota senior asal Partai Republik mendukung reformasi bidang imigrasi secara menyeluruh, namun mereka tidak mendukung tindakan keras.
Di bawah undang-undang baru, yang disebut dengan RAISE Act, Amerika Serikat akan mengutamakan para imigran berkemampuan tinggi dengan membuat sistem berdasarkan prestasi, serupa dengan yang digunakan oleh Kanada dan Australia.
Trump dan para anggota parlemen Republik mengkritik sistem imigrasi yang digunakan saat ini sebagai sistem yang sudah kuno. Mereka menganggap sistem tersebut menyakiti para pekerja Amerika dengan menurunkan tingkat upah.
"Proses lamaran kompetitif ini akan mengutungkan para pemohon yang bisa berbicara Bahasa Inggris, bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga mereka secara finansial serta menunjukkan keahlian yang bisa bermanfaat bagi perekonomian kita," ujar Trump.
Para senator mengatakan mereka bekerja sama secara erat dengan Gedung Putih dalam menyusun versi terbaru rancangan undang-undang mereka.
"Kedatangan ke Kantor Oval (tempat kerja resmi presiden AS, red) ini kemungkinan merupakan yang ketiga atau keempat kalinya untuk bekerja bersama Presiden Trump," kata Cotton kepada para wartawan.
Cotton dan Perdue mengatakan undang-undang yang mereka rancang itu tidak akan berdampak pada visa sementara bagai para karyawan sektor teknologi tertentu dan pekerjaan musiman yang populer dengan banyak bisnis.
RUU juga ditujukan untuk mengakhiri undian visa keragaman, yang memungkinkan 50.000 orang dari negara-negara yang kurang terwakili untuk mendapatkan Kartu Hijau (izin menetap dan bekerja di AS, red). (Antara/Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor