Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Bin Haji Aman beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/8/2017). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas berbagai hal, di antaranya mengenai masalah perlindungan WNI.
"Presiden mengatakan bahwa masalah perlindungan WNI ini merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, jika ada masalah, kita bicara, kita selesaikan bersama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangan seusai pertemuan.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengapresiasi program pemerintah Malaysia, yang memberikan kesempatan kepada "undocumented workers" untuk dapat bekerja kembali lewat cara-cara yang serupa dengan pemutihan.
Namun, harga yang harus dibayarkan untuk mengikuti program tersebut masih dirasa terlalu tinggi.
"Kalau harganya terlalu tinggi, maka buruh migran kita akan cenderung untuk tidak menggunakan itu. Menteri Luar Negeri Malaysia berjanji akan menyampaikan kepada Deputi PM yang menangani masalah ini agar melihat harga ini bisa diturunkan," terangnya.
Pemerintah Indonesia juga mengupayakan agar para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya. Mengenai hal itu, Indonesia telah melakukan terobosan dengan mendirikan Center for Community Learning Center (CLC) yang memungkinkan para pekerja mendapatkan pendidikan di sekitar lokasi bekerja.
"Sejauh ini sudah banyak sekali CLC yang didirikan. Jumlahnya sudah ada 255 CLC, 151 di Kota Kinabalu, 83 di Tawau, dan 21 di Kuching. Jadi kita minta agar kebijakan untuk mendirikan CLC ini dapat terus dilakukan agar hak pendidikan untuk para anak buruh migran kita bisa terpenuhi," jelasnya.
Baca Juga: Suami Dibakar Massa, Zubaidah Senang LPSK Bantu Sekolah Anaknya
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO