Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan secara tidak sah (illegal fishing) sebagai upaya menjadikan bangsa dan negara Indonesia berdaulat di mata dunia.
"Kita harus jadi negara berdaulat. Kita memastikan laut masa depan bangsa, maka dipegang kemerdekaannya. Kekuasaannya di tangan kita," ujarnya saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung di Sasana Budaya Ganesha Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Jumat (18/8/2017).
Susi mengatakan tanpa ada kedaulatan semacam itu, maka dapat menjadi pintu masuk bagi para mafia untuk mengacaukan situasi kelautan di Indonesia.
"Tanpa kedaulatan, kita tidak bisa melakukan apapun sesuai dengan kemauan. Nanti akan ditekan oleh seseorang," katanya.
Salah satu langkah agar Indonesia berdaulat, ia pernah mengundang duta besar dari negara tetangga, seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Australia untuk mengadakan pertemuan pada 2014.
Ia pun memaparkan bahwa kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan nelayan negara-negara tersebut akan ditenggelamkan tanpa ada kompromi apapun, termasuk modus komoditas pindah kapal di laut (transhipment).
"Kita akan mulai memoratorium dan melarang transhipment, dan kalau tertangkap kalau ilegal akan saya tenggelamkan," ujarnya.
Dengan kebijakannya, ia menegaskan berdampak positif bagi biota laut Indonesia.
Sebelum dia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi menteri, Susi menilai, stok ikan di perairan Indonesia hanya berjumlah 6,5 juta ton, namun kini pada 2017 terjadi peningkatan hingga 12,5 juta ton.
Tak hanya menyasar ikan dari pencurian, ia juga menyatakan, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menyelamatkan kehidupan nelayan lokal, pengusaha, dan pihak-pihak terkait.
"Pertamakali dalam sejarah neraca perdagangan ikan, kita nomor satu di Asia Tenggara. Jadi, ketahuan Vietnam dan Thailand itu dari mana asal ikannya," demikian Susi Pudjiastuti.
Berita Terkait
-
Benteng Terakhir Pesisir: Mengapa Zona < 1 Mil Harus Dilindungi Total
-
Susi Pudjiastuti Minta Wamenag Laporkan Gus Elham ke Polisi, Netizen Setuju
-
Biodata dan Pendidikan Susi Pudjiastuti yang Desak Kapolri Tangkap Gus Elham
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Eks Menteri Ikut Geram Gus Elham Cium-cium Bocil: Tangkap dan Hukum, Pak Kapolri!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya