Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong akan berkunjung ke Indonesia pada 22-24 Agustus mendatang. Dalam kunjungannya ini, Nguyen akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Beberapa pihak berspekulasi dengan kunjungan pimpinan partai Komunis Vietnam tersebut. Pasalnya masih ada yang phobia dengan partai yang berbau Komunis.
Terkait hal itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan tak ada yang perlu diklarifikasi mengenai kunjungan tersebut. Sebab kunjungan itu hal biasa.
"Itu kan kunjungan biasa yang dilakukan oleh setiap negara kepada satu negara. Di sebuah negara itu kan ada partai tertentu mayoritas, seperti di Indonesia dulu ada Golkar zaman Orde Baru. Kan hal biasa Golkar kemana," kata Johan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/8/2017).
Menurut dia, kunjungan pimpinan partai negara Komunis tak hanya terjadi pada Pemerintahan Jokowi saja. Di era pemerintahan sebelumnya juga pernah terjadi.
"Ini tak hanya terjadi era Pak Jokowi, sebelumnya ada petinggi partai datang. Lalu apa yang dipersoalkan saya juga nggak tahu," ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah Indonesia terbuka dengan negara mana pun, termasuk dengan negara-negara Komunis. Tak ada yang perlu di khawatirkan secara berlebihan, sebab dalam pergaulan internasional hal itu biasa.
"Apa kita nggak boleh berhubungan dengan negara komunis? Kan boleh, seperti dengan China. Hal itu bisa saja dalamm pergaulan internasional. Partai Golkar atau partai lain di Indonesia berkunjung ke luar biasa saja," tutur dia.
Baca Juga: Luhut Kagum Anak Jokowi Tak Mau Terlibat Proyek Pemerintah
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menerima kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam pada Kamis (24/8/2017) mendatang.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu