Suara.com - Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, sementara ini pansus angkat KPK belum mengarah pada wacana pembekuan lembaga antirasuah. Namun terus melakukan inventarisir atas pelanggaran yang dilakukan KPK.
"Kita baru inventarisir pelanggaran-pelanggaran atau temuan-temuan yang ada dalam sepak terjang KPK," kata Bambang di Cafe Leon, Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/9/2017).
Menurut dia, masih banyak hal yang belum diketahui publik terkait sepak terjang KPK selama ini. Hal itu yang akan ditampilkan oleh Pansus KPK kepada publik.
"Memang pada akhirnya, suka tidak suka publik akan mengetahuinya. Ini hanya soal waktu saja. Kita tunggu saja," ujar Bambang.
Namun demikian, ia menilai bahwa keberadaan KPK masih dibutuhkan dalam memberantas korupsi. Hanya saja perlu ada perbaikan agar KPK berkerja lebih baik lagi dan fokus pada kasus-kasus besar yang masih mangkrak di tangan KPK.
"Mungkin nanti titik beratnya pada penanganan kasus-kasus besar yang tidak terpecahkan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Sehingga negara mengeluarkan uang besar, gaji besar bagi penyidik KPK ini tidak sia-sia. Tidak membunuh nyamuk dengan meriam," tutur Bambang.
Kata dia, jika hanya sekedar operasi tangkap tangan atas pelanggaran korupsi yang kecil-kecil, Polres dan Polsek pun juga bisa. Hal itu dinilai tidak seimbang dengan biaya yang besar, yang dikeluarkan negara untuk operasional KPK.
"KPK harus lebih mengarah pada kasus-kasus besar yang selama ini tidak terpecahkan di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan. Kasus besar itu diantaranya Century belum selesai, mafia pajak belum kelar. Mafia minyak belum ada, mafia tanah belum ada. BLBI belum selesai," tutur Bambang.
"Dulu kan gambar-gambornya ketika Sutan Bhatoegana ditangkap. Dulu dikatakan ini pintu masuk mafia migas. Mana? Sekarang nggak ada," Bambang menambahkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat