Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Baca 10 detik
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memutar rekaman berisi percakapan Setya Npvanto dengan berbagai pihak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2017).
"Nanti silakan rekan-rekan media dan masyarakat yang mengikuti pada hari Rabu mungkin suatu bukti yang cukup relevan dengan penetapan kepada pemohon jadi tersangka dan itu sangat jelas. Nanti bisa disaksikan pada tayangan kami nanti, rabu pagi," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
Setiadi mengatakan rekaman belum bisa diberikan kepada hakim tunggal Cepi Iskandar, hari ini.
"Tidak (bisa hari ini). Nanti kami sampaikan hari Rabu," kata Setiadi.
Setiadi mengatakan KPK telah menyerahkan 193 bukti dokumen terkait keterlibatan Novanto. Di antara 193 dokumen, ada berkas berita acara pemeriksaan saksi sebelum Novanto ditetapkan KPK menjadi tersangka, ada pula BAP saksi yang diperiksa di luar negeri.
"Kami nanti akan bagikan daftar dari dokumen itu dan yang jelas BAP yang menyebutkan nama pemohon juga ada. Ada beberapa. Ada satu, dua orang itu diperiksa sampai 3-4 kali. Misalnya ada saksi yang diperiksa di luar negeri. Ada sampai 3-4 kali diperiksa di kedutaan kita," kata Setiadi.
"Nanti silakan rekan-rekan media dan masyarakat yang mengikuti pada hari Rabu mungkin suatu bukti yang cukup relevan dengan penetapan kepada pemohon jadi tersangka dan itu sangat jelas. Nanti bisa disaksikan pada tayangan kami nanti, rabu pagi," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).
Setiadi mengatakan rekaman belum bisa diberikan kepada hakim tunggal Cepi Iskandar, hari ini.
"Tidak (bisa hari ini). Nanti kami sampaikan hari Rabu," kata Setiadi.
Setiadi mengatakan KPK telah menyerahkan 193 bukti dokumen terkait keterlibatan Novanto. Di antara 193 dokumen, ada berkas berita acara pemeriksaan saksi sebelum Novanto ditetapkan KPK menjadi tersangka, ada pula BAP saksi yang diperiksa di luar negeri.
"Kami nanti akan bagikan daftar dari dokumen itu dan yang jelas BAP yang menyebutkan nama pemohon juga ada. Ada beberapa. Ada satu, dua orang itu diperiksa sampai 3-4 kali. Misalnya ada saksi yang diperiksa di luar negeri. Ada sampai 3-4 kali diperiksa di kedutaan kita," kata Setiadi.
Komentar
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara