Suara.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui hingga saat ini para pengurus DPP Partai Golkar sedang menanti jawaban dari Setya Novanto terkait kesiapannya tetap menjadi Ketua Umum atau nonaktif sebagaimana hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas partai.
"Nanti di rapat pleno itu kan jawaban bisa, pertama, oke saya bisa terima, saya nonaktif. Bisa juga, saya nggak mau. Itu bisa. Kemudian bisa juga, ayo kita bersama-sama. Bisa juga," kata Nusron di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam.
Namun demikian, Nusron mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno akan dilangsungkan. Sebab hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP.
Secara pribadi, Nusron mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi dan refleksi secara total terhadap partai berlambang pohon beringin. Da menilai ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi, terutama terkait perilaku politik kader Partai Golkar.
"Bayangkan, dalam waktu satu bulan ada tujuh kader kita yang ketangkap KPK. Karena itu kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," ujar Nusron.
Mengacu pada jargon Partai Golkar "suara Golkar suara rakyat" mestinya kehendak rakyat menjadi hal yang paling utama untuk ditunaikan, salah satunya pemberantasan korupsi.
Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang tidak berperilaku koruptif dan mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara di Partai Golkar sendiri, lanjut Nusron, dalam rentan waktu satu bulan, ada tujuh kader Partai Golkar yang ditangkap gara-gara kasus korupsi.
"Ini kan tentunya ada sesuatu yang salah di manajemen pengelolaan partai ini. Pasti ada hal yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian tujuh orang dalam sebulan itu koruptif. Tidak ada partai lain lho. sampai sebulan tujuh kader. Rekor itu lho. Naudzubillahimindzalik," tutur Nusron.
Baca Juga: Anang Ungkap Awal Mula Arsy Minta Sepeda ke Jokowi
Nusron mencurigai penyebab prilaku kader Partai Golkar demikian yaitu terdapat biaya politik tinggi di dalam diri partai. Bisa mahar politik terlalu tinggi, atau bisa juga terdapat proses transaksionalisme yang keliru dalam tiap pengambilan keputusan politik.
"Atau mmang yang bersangkutan itu tamak. Hanya ingin berlomba-lomba menumpuk kekayaan dari jabatan, bukan berlomba-lomba mencapai kebaikan dalam rangka mencapai Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Nusron.
Sebab itu, Nusron mengusulkan agar dibuat satu instrumen tegas supaya para kader Partai Golkar tak mudah menyahgunakan kewenangannya.
"Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang sangat tegas. Harus dibuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bertindak dan berperilaku koruptif. Jadi itu refleksinya yang harus kita bangun," kata Nusron.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta