Suara.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui hingga saat ini para pengurus DPP Partai Golkar sedang menanti jawaban dari Setya Novanto terkait kesiapannya tetap menjadi Ketua Umum atau nonaktif sebagaimana hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas partai.
"Nanti di rapat pleno itu kan jawaban bisa, pertama, oke saya bisa terima, saya nonaktif. Bisa juga, saya nggak mau. Itu bisa. Kemudian bisa juga, ayo kita bersama-sama. Bisa juga," kata Nusron di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam.
Namun demikian, Nusron mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno akan dilangsungkan. Sebab hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP.
Secara pribadi, Nusron mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi dan refleksi secara total terhadap partai berlambang pohon beringin. Da menilai ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi, terutama terkait perilaku politik kader Partai Golkar.
"Bayangkan, dalam waktu satu bulan ada tujuh kader kita yang ketangkap KPK. Karena itu kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," ujar Nusron.
Mengacu pada jargon Partai Golkar "suara Golkar suara rakyat" mestinya kehendak rakyat menjadi hal yang paling utama untuk ditunaikan, salah satunya pemberantasan korupsi.
Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang tidak berperilaku koruptif dan mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara di Partai Golkar sendiri, lanjut Nusron, dalam rentan waktu satu bulan, ada tujuh kader Partai Golkar yang ditangkap gara-gara kasus korupsi.
"Ini kan tentunya ada sesuatu yang salah di manajemen pengelolaan partai ini. Pasti ada hal yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian tujuh orang dalam sebulan itu koruptif. Tidak ada partai lain lho. sampai sebulan tujuh kader. Rekor itu lho. Naudzubillahimindzalik," tutur Nusron.
Baca Juga: Anang Ungkap Awal Mula Arsy Minta Sepeda ke Jokowi
Nusron mencurigai penyebab prilaku kader Partai Golkar demikian yaitu terdapat biaya politik tinggi di dalam diri partai. Bisa mahar politik terlalu tinggi, atau bisa juga terdapat proses transaksionalisme yang keliru dalam tiap pengambilan keputusan politik.
"Atau mmang yang bersangkutan itu tamak. Hanya ingin berlomba-lomba menumpuk kekayaan dari jabatan, bukan berlomba-lomba mencapai kebaikan dalam rangka mencapai Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Nusron.
Sebab itu, Nusron mengusulkan agar dibuat satu instrumen tegas supaya para kader Partai Golkar tak mudah menyahgunakan kewenangannya.
"Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang sangat tegas. Harus dibuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bertindak dan berperilaku koruptif. Jadi itu refleksinya yang harus kita bangun," kata Nusron.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban