Suara.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui hingga saat ini para pengurus DPP Partai Golkar sedang menanti jawaban dari Setya Novanto terkait kesiapannya tetap menjadi Ketua Umum atau nonaktif sebagaimana hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas partai.
"Nanti di rapat pleno itu kan jawaban bisa, pertama, oke saya bisa terima, saya nonaktif. Bisa juga, saya nggak mau. Itu bisa. Kemudian bisa juga, ayo kita bersama-sama. Bisa juga," kata Nusron di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam.
Namun demikian, Nusron mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno akan dilangsungkan. Sebab hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP.
Secara pribadi, Nusron mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi dan refleksi secara total terhadap partai berlambang pohon beringin. Da menilai ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi, terutama terkait perilaku politik kader Partai Golkar.
"Bayangkan, dalam waktu satu bulan ada tujuh kader kita yang ketangkap KPK. Karena itu kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," ujar Nusron.
Mengacu pada jargon Partai Golkar "suara Golkar suara rakyat" mestinya kehendak rakyat menjadi hal yang paling utama untuk ditunaikan, salah satunya pemberantasan korupsi.
Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang tidak berperilaku koruptif dan mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara di Partai Golkar sendiri, lanjut Nusron, dalam rentan waktu satu bulan, ada tujuh kader Partai Golkar yang ditangkap gara-gara kasus korupsi.
"Ini kan tentunya ada sesuatu yang salah di manajemen pengelolaan partai ini. Pasti ada hal yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian tujuh orang dalam sebulan itu koruptif. Tidak ada partai lain lho. sampai sebulan tujuh kader. Rekor itu lho. Naudzubillahimindzalik," tutur Nusron.
Baca Juga: Anang Ungkap Awal Mula Arsy Minta Sepeda ke Jokowi
Nusron mencurigai penyebab prilaku kader Partai Golkar demikian yaitu terdapat biaya politik tinggi di dalam diri partai. Bisa mahar politik terlalu tinggi, atau bisa juga terdapat proses transaksionalisme yang keliru dalam tiap pengambilan keputusan politik.
"Atau mmang yang bersangkutan itu tamak. Hanya ingin berlomba-lomba menumpuk kekayaan dari jabatan, bukan berlomba-lomba mencapai kebaikan dalam rangka mencapai Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Nusron.
Sebab itu, Nusron mengusulkan agar dibuat satu instrumen tegas supaya para kader Partai Golkar tak mudah menyahgunakan kewenangannya.
"Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang sangat tegas. Harus dibuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bertindak dan berperilaku koruptif. Jadi itu refleksinya yang harus kita bangun," kata Nusron.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!