Suara.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengakui hingga saat ini para pengurus DPP Partai Golkar sedang menanti jawaban dari Setya Novanto terkait kesiapannya tetap menjadi Ketua Umum atau nonaktif sebagaimana hasil rekomendasi dari tim kajian elektabilitas partai.
"Nanti di rapat pleno itu kan jawaban bisa, pertama, oke saya bisa terima, saya nonaktif. Bisa juga, saya nggak mau. Itu bisa. Kemudian bisa juga, ayo kita bersama-sama. Bisa juga," kata Nusron di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2017) malam.
Namun demikian, Nusron mengaku tidak mengetahui kapan rapat pleno akan dilangsungkan. Sebab hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP.
Secara pribadi, Nusron mengatakan pentingnya dilakukan evaluasi dan refleksi secara total terhadap partai berlambang pohon beringin. Da menilai ada yang salah dalam hal pengelolaan organisasi, terutama terkait perilaku politik kader Partai Golkar.
"Bayangkan, dalam waktu satu bulan ada tujuh kader kita yang ketangkap KPK. Karena itu kita perlu reflektif dan perlu koreksi total supaya partai betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi daripada rakyat," ujar Nusron.
Mengacu pada jargon Partai Golkar "suara Golkar suara rakyat" mestinya kehendak rakyat menjadi hal yang paling utama untuk ditunaikan, salah satunya pemberantasan korupsi.
Berdasarkan sejumlah hasil lembaga survei, partai yang diinginkan oleh masyarakat adalah partai yang tidak berperilaku koruptif dan mendukung pemberantasan korupsi.
Sementara di Partai Golkar sendiri, lanjut Nusron, dalam rentan waktu satu bulan, ada tujuh kader Partai Golkar yang ditangkap gara-gara kasus korupsi.
"Ini kan tentunya ada sesuatu yang salah di manajemen pengelolaan partai ini. Pasti ada hal yang salah dalam maksud dan tujuan berpolitik mencapai kekuasaan. Kok sampai kemudian tujuh orang dalam sebulan itu koruptif. Tidak ada partai lain lho. sampai sebulan tujuh kader. Rekor itu lho. Naudzubillahimindzalik," tutur Nusron.
Baca Juga: Anang Ungkap Awal Mula Arsy Minta Sepeda ke Jokowi
Nusron mencurigai penyebab prilaku kader Partai Golkar demikian yaitu terdapat biaya politik tinggi di dalam diri partai. Bisa mahar politik terlalu tinggi, atau bisa juga terdapat proses transaksionalisme yang keliru dalam tiap pengambilan keputusan politik.
"Atau mmang yang bersangkutan itu tamak. Hanya ingin berlomba-lomba menumpuk kekayaan dari jabatan, bukan berlomba-lomba mencapai kebaikan dalam rangka mencapai Kesejahteraan Rakyat. Akan tetapi berlomba-lomba untuk menumpuk kekayaan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Nusron.
Sebab itu, Nusron mengusulkan agar dibuat satu instrumen tegas supaya para kader Partai Golkar tak mudah menyahgunakan kewenangannya.
"Partai Golkar ini harus mempunyai komitmen yang sangat tegas. Harus dibuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bertindak dan berperilaku koruptif. Jadi itu refleksinya yang harus kita bangun," kata Nusron.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
Terkini
-
Biodiesel B50 Segera Diterapkan, Pakar Ungkap Efeknya di Mobil Tua
-
4 Terdakwa Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Banding, Amnesty Khawatir Barang Bukti Dimusnahkan
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi ITDC di Proyek Mandalika
-
Kasus Ijazah Jokowi: Mengapa Roy Suryo dan dr Tifa Tak Pilih Damai?
-
DPRD DKI Fokuskan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Publik
-
Antrean 1.000 Pencari Kerja di Malaysia Jadi Alarm, Indonesia Terancam Hadapi Situasi Serupa!
-
Revisi Aturan Outsourcing, Wamenaker Jamin Tak Ganggu Iklim Investasi
-
Mahasiswa Kembali Geruduk DPR, Tuntut Evaluasi Total Kabinet Merah Putih
-
Bantah Ada Operasi Politik Tekan PDIP, PKB: Kami Bukan Koordinator Koalisi!
-
Dari Ulat di Sayuran hingga Korupsi, Warga Ini Tetap Kukuh MBG Harus Jalan