Kepadatan pemukiman penduduk terlihat dari ketinggian di salah satu kawasan di Jakarta, Rabu (28/9/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sebanyak 29 dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta dinobatkan menjadi kelurahan sadar hukum tahun 2017 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Komentar
Berita Terkait
-
Daftar Lengkap Wilayah Jakarta yang Masih Tergenang Banjir Hingga Selasa
-
Banjir Jakarta Bukan Hal Baru, Ini Catatan Sejarah Kelam Sejak Jaman Belanda
-
Jakarta Tak Lagi Jadi 'Kota Impian' Hidup Tak Lagi Nyaman, Banyak yang Pilih Pulang Kampung
-
Menkum Supratman Usai UU DKJ Disahkan DPR: Ibu Kota Masih Tetap Jakarta
-
Keputusan di Tangan Jokowi, Status Jakarta jadi Ibu Kota Negara Tinggal Menghitung Hari
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
Terkini
-
Harga Pertamax Melonjak, Pemerintah Sedang Rumuskan Stimulus bagi Masyarakat
-
Ketidakhadiran Andrie Yunus di Sidang Berujung Kritik Hakim: Dinilai Lecehkan Pengadilan
-
Pertamax Naik Tajam, DPR Prediksi Inflasi Nasional Ikut Terdorong
-
Singgung Lagu Mas Bahlil Ganteng, Mufti PDIP Kritik Kenaikan BBM: Kapan Pemerintah Memahami Rakyat?
-
Kenaikan Pertamax Jadi Sinyal Pemerintah Mulai Realistis Kurangi Beban APBN
-
Setahun Berjalan, Prof Nuh Soroti Dua Aspek Utama dalam Evaluasi Sekolah Rakyat
-
Mengapa Lahan Basah Kecil Perlu Diperhitungkan dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim?
-
Mensos Gus Ipul dan Kepala KSP Bahas Perkembangan Program Sekolah Rakyat
-
Dipecat dari TNI, Hakim Sebut Dua Eksekutor Penyiram Air Keras Andrie Yunus Khianati Rakyat
-
Pertamax Naik Rp16.250 per Liter, Driver Ojol Khawatir Pendapatan Makin Tergerus