Kepadatan pemukiman penduduk terlihat dari ketinggian di salah satu kawasan di Jakarta, Rabu (28/9/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sebanyak 29 dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta dinobatkan menjadi kelurahan sadar hukum tahun 2017 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Komentar
Berita Terkait
-
Daftar Lengkap Wilayah Jakarta yang Masih Tergenang Banjir Hingga Selasa
-
Banjir Jakarta Bukan Hal Baru, Ini Catatan Sejarah Kelam Sejak Jaman Belanda
-
Jakarta Tak Lagi Jadi 'Kota Impian' Hidup Tak Lagi Nyaman, Banyak yang Pilih Pulang Kampung
-
Menkum Supratman Usai UU DKJ Disahkan DPR: Ibu Kota Masih Tetap Jakarta
-
Keputusan di Tangan Jokowi, Status Jakarta jadi Ibu Kota Negara Tinggal Menghitung Hari
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina