Kepadatan pemukiman penduduk terlihat dari ketinggian di salah satu kawasan di Jakarta, Rabu (28/9/2016). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Sebanyak 29 dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta dinobatkan menjadi kelurahan sadar hukum tahun 2017 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan kelurahan tersebut mendapat penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan.
"Para camat wali kota kalau berani menetapkan kelurahan anda sebagai kelurahan sadar hukum, berarti ada konsekuensi yang mengikuti," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/10/2017).
Djarot mengungkapkan salah satu permasalahan di Ibu Kota yaitu belum semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
"Ini berlaku pada kita semua dan sebagai aparatur sipil negara. Kalau masyarakat masih belum sadar dan tertib hukum berarti kita harus introspeksi," kata Djarot.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan kelurahan yang mendapat penghargaan Anubhawa Sasana memenuhi berbagai kriteria, di antaranya, pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen, angka kriminalitas rendah, dan rendahnya kasus narkoba.
"Dilihat semua indikator itu di masing-masing kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa, berapa nilainya," kata Yasonna.
Komentar
Berita Terkait
-
Daftar Lengkap Wilayah Jakarta yang Masih Tergenang Banjir Hingga Selasa
-
Banjir Jakarta Bukan Hal Baru, Ini Catatan Sejarah Kelam Sejak Jaman Belanda
-
Jakarta Tak Lagi Jadi 'Kota Impian' Hidup Tak Lagi Nyaman, Banyak yang Pilih Pulang Kampung
-
Menkum Supratman Usai UU DKJ Disahkan DPR: Ibu Kota Masih Tetap Jakarta
-
Keputusan di Tangan Jokowi, Status Jakarta jadi Ibu Kota Negara Tinggal Menghitung Hari
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK