Pembahasan Perppu Ormas di DPR Bisa Diperpanjang

Suara.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan ada kemungkinan yang muncul bahwa masa pembahasan Peraturan Pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan diperpanjang.

Hal itu, kata Taufik, bisa terjadi ketika rapat paripurna nanti tidak menemukan titik temu antar fraksi dalam menyikapi Perppu ini.
‎
"Kalau paripurna menghendaki diperpanjang (masa pembahasan Perppu Ormas), yaitu keputusan penting ada di paripurna walaupun mekanismenya itu ada di dalam ketentuan bahwa Perppu disetujui atau ditolak DPR pada masa sidang selanjutnya, itu sangat tergantung dari situasi terakhir," kata Taufik, di DPR, Jakarta, Selasa (10/9/2017).

‎
Wakil Ketua Umum PAN ini mengakui ada dua kubu di DPR dalam menyikapi Perppu ini. Ada yang mendukung dan ada yang menolaknya.

Namun, Taufik meminta supaya perbedaan itu dibahas ‎di internal Komisi II DPR. Sehingga ketika di paripurnakan bisa lebih mudah diambil keputusannya.

"Kalau ada fraksi yang setuju atau tidak menurut saya itu adalah bunga rampai demokrasi jadi nggak usah ada hal yang dirisaukan kita semuanya," kata dia.

‎DPR mulai membahas Perppu ini, Rabu (4/10/2017). Komisi II DPR yang ditugaskan membahas Perppu Ormas ini kemudian mengundung pemerintah dalam rapat pertamanya‎. Saat itu rapat ini dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
‎
‎Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keputusan pembahasan Perppu ini di Komisi II merupakan hasil rapat Badan Musyawarah DPR, Selasa (22/8/2017).
‎‎
Perppu ini juga sempat didemo oleh sejumlah ormas pada 29 September 2017. Mereka berdemo di D‎epan Gedung DPR/MPR untuk menolak Perppu tersebut dan menolak isu kebangkitan komunisme.‎