Suara.com - Juru bicara hak asasi manusia PBB, Rupert Colville mengatakan etnis Rohingya di Myanmar ingin dilindungi tentra penjaga perdamaian PBB. Sebab sejauh ini mereka masih terancam berada di Myanmmar. Gelombang pengungsian terus berdatangan ke Bangladesh.
"Kebutuhan nyata bagi masyarakat internasional, apakah Dewan Keamanan PBB atau juga negara individu benar-benar menemukan jalan keluar dari situasi ini? Satu-satunya solusi yang mungkin adalah Rohingya diperbolehkan kembali ke rumah," kata Colville, Jumat (13/10/2017).
Kata dia keinginan agar pasukan penjaga perdamaian PBB datang ke Myanmar adalah keinginan etnis Rohingya.
"Pengungsi Rohingya ingin melihat operasi penjaga perdamaian," katanya.
"Jelas, harus ada tindakan internasional. Yang menarik, beberapa pengungsi menyoroti bahwa mereka ingin memiliki kewarganegaraan dan keamanan penuh untuk kembali ke negara bagian Rakhine."
Sejauh ini, PBB belum mempertimbangkan untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Myanmar untuk mengakhiri kekerasan tersebut terhadap Rohingya oleh militer Myanmar. Meski ada banyak laporan serangan terhadap Muslim Rohingya menjadi terorganisir.
Myanmar menghalangi operasi kemanusiaan PBB, seperti yang dilakukan UNICEF. (Anadolu)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO