Suara.com - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima tentara kepada duta besar Amerika Serikat dalam sebuah pertemuan.
Dalam halaman Facebook-nya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri.
Kantor HAM PBB mengatakan pada Rabu pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.
Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu pada Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu, dan mengatakan mereka mengalami kekurangan makanan dan ketakutan terhadap aksi represif, kata warga masyarakat. Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi ia menolak pandangan bahwa kelaparan dan intimidasi merupakan faktor mengapa mereka pergi.
Senior Jenderal Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya ditujukan kepada hadirin dari berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel, menurut sebuah laporan yang dimuat di Facebook-nya.
Jenderal itu merupakan orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi akan mengindikasikan kurang sensitif mengenai citra militer atas sebuah krisis yang menarik kutukan masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi ke arah demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.
Kampanye militer populer di Myanmar, tempat sedikit simpati diberikan kepada Rohingya yang sebagian besar tak memiliki kewarganegaraan dan nasionalisme Buddha telah meningkat.
Min Aung Hlaing, merujuk kepada Rohingya dengan istilah "Bengali", mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.
"Orang-orang Bengali tidak dibawa masuk ke negeri itu oleh Myanmar, tetapi oleh para kolonialis," kata dia kepada Marciel, menurut laporan tentang pertemuan tersebut yang disiarkan pada Kamis.
"Mereka bukan pribumi dan catatan membuktikan bahwa mereka bahkan tidak disebut Rohingya namun hanya Bengali, pada masa penjajahan,” tambahnya.
Serangan-serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya atas 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu tanggapan brutal militer.
Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya, berdasarkan atas 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, bahwa operasi tak berperikemanusiaan oleh militer telah mulai berlangsung sebelum serangan-serangan pada 25 Agustus, mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak. (Antara/Reuters)
Tag
Berita Terkait
-
Imbangi Myanmar, Pelatih Timnas Putri Indonesia U-20 Sanjung Mental Pemain
-
Setelah Lepas dari Penjara Myanmar Selebgram Arnold Putra Langsung Ceritakan Pengalamannya
-
Selebgram Arnold Putra Muncul di DPR Usai Dibebaskan dari Penjara Myanmar, Ada Apa?
-
AFF U-23: Imbangi Myanmar, Thailand Tantang Timnas Indonesia di Semifinal
-
Hasil Piala AFF U-23 2025: Thailand Lolos Semifinal dan Lawan Timnas Indonesia U-23
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO