Suara.com - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima tentara kepada duta besar Amerika Serikat dalam sebuah pertemuan.
Dalam halaman Facebook-nya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan bahwa media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri.
Kantor HAM PBB mengatakan pada Rabu pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.
Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu pada Kamis, menuju Bangladesh menggunakana perahu, dan mengatakan mereka mengalami kekurangan makanan dan ketakutan terhadap aksi represif, kata warga masyarakat. Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi ia menolak pandangan bahwa kelaparan dan intimidasi merupakan faktor mengapa mereka pergi.
Senior Jenderal Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya ditujukan kepada hadirin dari berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel, menurut sebuah laporan yang dimuat di Facebook-nya.
Jenderal itu merupakan orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi akan mengindikasikan kurang sensitif mengenai citra militer atas sebuah krisis yang menarik kutukan masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi ke arah demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.
Kampanye militer populer di Myanmar, tempat sedikit simpati diberikan kepada Rohingya yang sebagian besar tak memiliki kewarganegaraan dan nasionalisme Buddha telah meningkat.
Min Aung Hlaing, merujuk kepada Rohingya dengan istilah "Bengali", mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.
"Orang-orang Bengali tidak dibawa masuk ke negeri itu oleh Myanmar, tetapi oleh para kolonialis," kata dia kepada Marciel, menurut laporan tentang pertemuan tersebut yang disiarkan pada Kamis.
"Mereka bukan pribumi dan catatan membuktikan bahwa mereka bahkan tidak disebut Rohingya namun hanya Bengali, pada masa penjajahan,” tambahnya.
Serangan-serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya atas 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu tanggapan brutal militer.
Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya, berdasarkan atas 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, bahwa operasi tak berperikemanusiaan oleh militer telah mulai berlangsung sebelum serangan-serangan pada 25 Agustus, mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak. (Antara/Reuters)
Tag
Berita Terkait
-
Aung San Suu Kyi Pindah ke Tahanan Rumah Saat Krisis Politik Myanmar
-
Timur Tengah Gencatan Senjata, Jet Tempur Myanmar Bombardir Wilayah Thailand
-
Timnas Myanmar U-17 Tundukkan Thailand 1-0, Puncaki Klasemen Grup B Piala AFF U-17 2026
-
Terjebak Perdagangan Orang, 249 WNI Dipaksa Kerja 18 Jam di KambojaMyanmar
-
Indonesia Awali BATC 2026 dengan Kemenangan Telak 5-0 atas Myanmar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS