Suara.com - Pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus, memastikan bakal mendatangi Myanmar untuk mencegah persekusi lebih lanjut terhadap komunitas Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.
Seperti dilansir ndtv, Rabu (11/10/2017), Sri Paus akan melawat ke Myanmar pada 27 November 2017. Setelah itu, ia juga bakal mendatangi Bangladesh, tempat warga Rohingya mengungsi setelah diburu militer Myanmar.
"Paus Fransiskus akan menemui biksu Buddha, sejumlah jenderal militer, dan Konselor Myanmar Aung San Suu Kyi saat melawat ke negeri itu untuk mengatasi krisis Rohingya," demikian pernyataan resmi Tahta Suci Vatikan.
Sri Paus dijadwalkan tiba di Yangon pada 27 November. Sehari setelahnya, 28 November, ia akan menemui Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Htin Kyaw dan Konselor Suu Kyi.
"Setelahnya, Paus Fransiskus akan bertemu dengan pejabat militer Myanmar dalam persamuhan terpisah. Baru selanjutnya ia akan betemu sejumlah politikus dan diplomat," kata pejabat senior Vatikan.
Paus Fransiskus selama ini dikenal sebagai kritikus rezim Myanmar, dan mengkritik kebijakan militer negeri tersebut yang menganiaya etnis minoritas Rohingya di kawasan Rakhine.
Suu Kyi sendiri selama ini menunjukkan sikap apatis dan menolak PBB melakukan investigasi terhadap pembunuhan warga Rohingya.
Termutakhir, Sri Paus kembali melontarkan kritik terhadap Suu Kyi serta militer Myanmar dalam doa pada misa minggu di Lapangan Saint Peter, Vatikan, Minggu (27/8).
"Kembali ada berita menyedihkan mengenai aksi kekerasan terhadap saudara kita, umat muslim Rohingya, yang minoritas di Myanmar. Mari kita berdoa, agar mereka berada dalam perlindungan Tuhan," tutur Sri Paus.
Baca Juga: Pengakuan Bandit Ngaku dari PLN: Saya Nggak Ngerti Listrik
"Seluruh umat Katolik harus berada di sisi saudara Rohingya kita. Setiap umat Katolik harus berusaha memberikan bantuan dalam bentuk apa pun kepada saudara Rohingya kita," harapnya lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu