Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana (Lulung) menyinggung sikap Ketua DPRD dari PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi.
"Ya sadar dong akan kepentingan rakyat. Malu sama rakyat bilang. Pras nggak tahu malu sama rakyat, bilangin. (Paripurna) bukan perintah, itu surat edaran yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia," ujar Lulung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Hal itu dikatakan Lulung untuk menanggapi sikap Prasetio yang menurut Lulung tidak mau menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan program serta visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Lulung mengatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada sidang paripurna DPRD. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada 10 Mei 2017.
"Saya dan Pras tuh kedudukannya sama. Semua anggota dewan ini, anggota terkecil tuh kedudukannya sama, dipilih rakyat melalui konstitusi namanya pemilihan legislatif," kata Lulung.
Menurut Lulung hingga hari ini empat wakil dewan tidak pernah diajak bicara Prasetio mengenai rapat paripurna. Hal ini menyebabkan rapat badan musyawarah untuk menentukan waktu rapat paripuran istimewa belum bisa dilakukan.
"Makanya, saya bilang bagaimana kita mau mutusin kalau dia (Prasetio) nggak ajak ngomong kami? Tidak pernah diundang kita soal ini," kata dia.
Sebelumnya, Prasetio mengatakan DPRD tidak wajib menyelenggarakan rapat paripurna istimewa.
"Dalam tata tertib DPRD tidak ada (kewajiban sidang istimewa). Sekarang ini (Anies-Sandiaga) kerja saja sudah, nanti saat ada waktunya pada saat paripurna apalah, bisa kan diselipkan di situ," ujar Prasetio di gedung DPRD.
Prasetyo kemudian membandingkan dengan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 oleh Menteri Dalam Negeri di gedung DPRD Jakarta.
Dengan demikian, ketika itu Jokowi dan Ahok bisa memaparkan visi-misi periode 2012-2017 di hadapan wakil rakyat.
"Jadi begini lho, Pak Jokowi dan Pak Ahok dilantik di DPRD oleh Mendagri. Sedangkan mereka (Anies dan Sandiaga) sudah dilantik Presiden," kata dia.
Menurut Prasetio, Anies dan Sandiaga sudah bisa fokus bekerja melayani masyarakat meski belum memaparkan visi dan misinya di hadapan wakil rakyat Jakarta.
"Sudah lah kerja saja, saya kepengin saling menghargai, kerja saja sudah, dia sudah jadi gubernur dan wakil gubernur," kata dia.
"Ya sadar dong akan kepentingan rakyat. Malu sama rakyat bilang. Pras nggak tahu malu sama rakyat, bilangin. (Paripurna) bukan perintah, itu surat edaran yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia," ujar Lulung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Hal itu dikatakan Lulung untuk menanggapi sikap Prasetio yang menurut Lulung tidak mau menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan program serta visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Lulung mengatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada sidang paripurna DPRD. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada 10 Mei 2017.
"Saya dan Pras tuh kedudukannya sama. Semua anggota dewan ini, anggota terkecil tuh kedudukannya sama, dipilih rakyat melalui konstitusi namanya pemilihan legislatif," kata Lulung.
Menurut Lulung hingga hari ini empat wakil dewan tidak pernah diajak bicara Prasetio mengenai rapat paripurna. Hal ini menyebabkan rapat badan musyawarah untuk menentukan waktu rapat paripuran istimewa belum bisa dilakukan.
"Makanya, saya bilang bagaimana kita mau mutusin kalau dia (Prasetio) nggak ajak ngomong kami? Tidak pernah diundang kita soal ini," kata dia.
Sebelumnya, Prasetio mengatakan DPRD tidak wajib menyelenggarakan rapat paripurna istimewa.
"Dalam tata tertib DPRD tidak ada (kewajiban sidang istimewa). Sekarang ini (Anies-Sandiaga) kerja saja sudah, nanti saat ada waktunya pada saat paripurna apalah, bisa kan diselipkan di situ," ujar Prasetio di gedung DPRD.
Prasetyo kemudian membandingkan dengan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 oleh Menteri Dalam Negeri di gedung DPRD Jakarta.
Dengan demikian, ketika itu Jokowi dan Ahok bisa memaparkan visi-misi periode 2012-2017 di hadapan wakil rakyat.
"Jadi begini lho, Pak Jokowi dan Pak Ahok dilantik di DPRD oleh Mendagri. Sedangkan mereka (Anies dan Sandiaga) sudah dilantik Presiden," kata dia.
Menurut Prasetio, Anies dan Sandiaga sudah bisa fokus bekerja melayani masyarakat meski belum memaparkan visi dan misinya di hadapan wakil rakyat Jakarta.
"Sudah lah kerja saja, saya kepengin saling menghargai, kerja saja sudah, dia sudah jadi gubernur dan wakil gubernur," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Kanker Paru Masih Mematikan, Navigasi Pasien Dibutuhkan untuk Pangkas Waktu Pengobatan
-
Percepat Pemulihan Pascagempa NTT, BRI Peduli Siapkan Posko Logistik dan Dapur Umum
-
BRI Peduli Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa NTT, Tiga Posko Logistik Disiapkan
-
Transaksi Judol Rp2,68 Miliar Terdeteksi di Keluarga Penerima Bansos Jawa Barat
-
Direksi BRI Turun Langsung Pantau Penanganan Gempa NTT dan Kesiapan Posko BRI Peduli
-
Bantu Pemulihan Gempa NTT, BRI Peduli Bangun Posko Logistik di Tiga Wilayah
-
Sejarah Pacu Jalur, dari Alat Transportasi hingga Perayaan Ultah Ratu Belanda
-
LG Perluas Pasar WashTower, Gandeng Dealer untuk Kenalkan Teknologi Mesin Cuci Berbasis AI
-
BRI Peduli Perkuat Penanganan Gempa NTT, Bangun Posko Logistik dan Dapur Umum
-
BRI Salurkan Bantuan dan Bangun Posko BRI Peduli Untuk Korban Gempa NTT