Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana alias Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017). [Suara.com/Dwi Bowo Raharjo]
Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PPP Abraham Lunggana (Lulung) menyinggung sikap Ketua DPRD dari PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi.
"Ya sadar dong akan kepentingan rakyat. Malu sama rakyat bilang. Pras nggak tahu malu sama rakyat, bilangin. (Paripurna) bukan perintah, itu surat edaran yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia," ujar Lulung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Hal itu dikatakan Lulung untuk menanggapi sikap Prasetio yang menurut Lulung tidak mau menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan program serta visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Lulung mengatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada sidang paripurna DPRD. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada 10 Mei 2017.
"Saya dan Pras tuh kedudukannya sama. Semua anggota dewan ini, anggota terkecil tuh kedudukannya sama, dipilih rakyat melalui konstitusi namanya pemilihan legislatif," kata Lulung.
Menurut Lulung hingga hari ini empat wakil dewan tidak pernah diajak bicara Prasetio mengenai rapat paripurna. Hal ini menyebabkan rapat badan musyawarah untuk menentukan waktu rapat paripuran istimewa belum bisa dilakukan.
"Makanya, saya bilang bagaimana kita mau mutusin kalau dia (Prasetio) nggak ajak ngomong kami? Tidak pernah diundang kita soal ini," kata dia.
Sebelumnya, Prasetio mengatakan DPRD tidak wajib menyelenggarakan rapat paripurna istimewa.
"Dalam tata tertib DPRD tidak ada (kewajiban sidang istimewa). Sekarang ini (Anies-Sandiaga) kerja saja sudah, nanti saat ada waktunya pada saat paripurna apalah, bisa kan diselipkan di situ," ujar Prasetio di gedung DPRD.
Prasetyo kemudian membandingkan dengan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 oleh Menteri Dalam Negeri di gedung DPRD Jakarta.
Dengan demikian, ketika itu Jokowi dan Ahok bisa memaparkan visi-misi periode 2012-2017 di hadapan wakil rakyat.
"Jadi begini lho, Pak Jokowi dan Pak Ahok dilantik di DPRD oleh Mendagri. Sedangkan mereka (Anies dan Sandiaga) sudah dilantik Presiden," kata dia.
Menurut Prasetio, Anies dan Sandiaga sudah bisa fokus bekerja melayani masyarakat meski belum memaparkan visi dan misinya di hadapan wakil rakyat Jakarta.
"Sudah lah kerja saja, saya kepengin saling menghargai, kerja saja sudah, dia sudah jadi gubernur dan wakil gubernur," kata dia.
"Ya sadar dong akan kepentingan rakyat. Malu sama rakyat bilang. Pras nggak tahu malu sama rakyat, bilangin. (Paripurna) bukan perintah, itu surat edaran yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia," ujar Lulung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).
Hal itu dikatakan Lulung untuk menanggapi sikap Prasetio yang menurut Lulung tidak mau menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk mendengarkan program serta visi dan misi Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Lulung mengatakan ketentuan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran nomor SE.162/3484/OTDA tentang Pidato Sambutan Gubernur/Bupati/Wali Kota pada sidang paripurna DPRD. Surat tersebut dikeluarkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono pada 10 Mei 2017.
"Saya dan Pras tuh kedudukannya sama. Semua anggota dewan ini, anggota terkecil tuh kedudukannya sama, dipilih rakyat melalui konstitusi namanya pemilihan legislatif," kata Lulung.
Menurut Lulung hingga hari ini empat wakil dewan tidak pernah diajak bicara Prasetio mengenai rapat paripurna. Hal ini menyebabkan rapat badan musyawarah untuk menentukan waktu rapat paripuran istimewa belum bisa dilakukan.
"Makanya, saya bilang bagaimana kita mau mutusin kalau dia (Prasetio) nggak ajak ngomong kami? Tidak pernah diundang kita soal ini," kata dia.
Sebelumnya, Prasetio mengatakan DPRD tidak wajib menyelenggarakan rapat paripurna istimewa.
"Dalam tata tertib DPRD tidak ada (kewajiban sidang istimewa). Sekarang ini (Anies-Sandiaga) kerja saja sudah, nanti saat ada waktunya pada saat paripurna apalah, bisa kan diselipkan di situ," ujar Prasetio di gedung DPRD.
Prasetyo kemudian membandingkan dengan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur tahun 2012 oleh Menteri Dalam Negeri di gedung DPRD Jakarta.
Dengan demikian, ketika itu Jokowi dan Ahok bisa memaparkan visi-misi periode 2012-2017 di hadapan wakil rakyat.
"Jadi begini lho, Pak Jokowi dan Pak Ahok dilantik di DPRD oleh Mendagri. Sedangkan mereka (Anies dan Sandiaga) sudah dilantik Presiden," kata dia.
Menurut Prasetio, Anies dan Sandiaga sudah bisa fokus bekerja melayani masyarakat meski belum memaparkan visi dan misinya di hadapan wakil rakyat Jakarta.
"Sudah lah kerja saja, saya kepengin saling menghargai, kerja saja sudah, dia sudah jadi gubernur dan wakil gubernur," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- Film Pesta Babi Bercerita tentang Apa? Ini Sinopsis dan Maknanya
- Bantah Kepung Rumah dan Sandera Anak Ahmad Bahar, GRIB Jaya: Kami Datang Persuasif Mau Tabayun!
- Koperasi Merah Putih Viral, Terekam Ambil Stok dari Gudang Indomaret
- Bagaimana Cara Menonton Film Pesta Babi? Ini Syarat dan Prosedurnya
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Prabowo Bakal Sampaikan Langsung KEM-PPKF 2027 di DPR Besok, Dasco: Mungkin Ini Baru Pertama Kali
-
Media Turkiye Soroti Langkah Hukum Indonesia usai WNI Ditahan Israel di Global Sumud Flotilla
-
BRIN Ingatkan Prabowo soal Reformasi Politik, Khawatir Pemilu 2029 Bisa Bermasalah
-
Gubernur Bobby Nasution Targetkan RS Internasional Sumut Beri Layanan Medis Kelas Dunia
-
Bakal 'Sakti' Seperti KPK, Komnas HAM Diusulkan Bisa Lakukan Penyidikan dan Tuntut Pelanggar HAM
-
DPR Desak Pemerintah Jamin Keselamatan 9 WNI yang Ditangkap Militer Israel
-
Tutup Pintunya! Kata-kata Terakhir Amin Abdullah Sebelum Dibunuh Pelaku Penembakan Masjid San Diego
-
Amnesty: Kritik Pemerintah Dibungkam Lewat Kampanye Disinformasi 'Antek Asing'
-
Kedubes Palestina Kutuk Israel usai Cegat Konvoi Global Sumud Flotilla ke Gaza
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Provinsi Wilayah Maluku-Bali-Nusra