Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan Pekerja Harian Lepas yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun bisa naik kelas.
Ia bahkan berharap PHL seperti petugas penanganan prasarana dan sarana umum yang rajin dan bekerja lebih dari tiga tahun diusulkan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil.
"Begitu mereka sudah tiga tahun di PPSU, mereka juga bisa naik kelas. Mungkin jadi PNS yang betul, yang terbaik, yang seperti saya pernah ngomong dulu, top 10 persen dari mereka punya kesempatan naik kelas," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Sandiaga tidak ingin ada warga Jakarta yang hanya menggantikan hidupnya dari pekerjaan PPSU.
"Karena kita nggak ingin bapaknya PPSU, anaknya juga PPSU. Kami ingin ada upwork mobility. Itu yang ingin kami lakukan," ujar dia.
Pemerintah Jakarta, kata Sandiaga, fokus menciptakan lapangan pekerjaan. Jika PHL yang terbaik sudah diangkat menjadi pegawai tetap, pemerintah DKI bisa membuka pekerjaan baru untuk PPSU.
"Mereka akan naik kelas dari kerja informal menjadi kerja formal melalui training yang baik, melalui pemberdayaan, melalui pendampingan, sehingga setelah tiga tahun mereka menjadi pegawai tetap," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu