Suara.com - Presiden Joko Widodo akan memberhentikan Jenderal Gatot Nurmantyo dan mengangkat Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI.
Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meminta Fraksi Partai Golkar mengawal proses uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI. Uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI akan digelar di Komisi I DPR, Rabu (6/12/2017).
"Kami meminta kepada pimpinan Fraksi Golkar Robert kardinal dan pimpinan Komisi I agar bisa mengawal, menyelesaikan ini," kata Idrus di Fraksi Golkar DPR, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat dan melakukan pertimbangan dengan menunjuk Marsekal Hadi.
Idrus menilai sosok Hadi cocok untuk memimpin TNI. Hadi dianggap mampu memimpin TNI yang profesional dan memimpin dinamika kebangsaan ke depan.
"Marsekal Hadi dikenal sangat sederhana, dan memiliki komunikasi politik yang produktif dengan semua pihak. DPP Partai Golkar melihat Marsekal Hadi mampu memimpin TNI sebagai lembaga yang dapat dikelola secara profesional dan merespons dinamika bangsa ke depan," kata Idrus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!