Suara.com - Panglima TNI Gatot Nurmantyo berharap agar proses pergantian dirinya dipercepat. Bahkan dia meminta agar dirinya bisa pensiun lebih dini dari waktunya yakni pada Maret 2018.
Gatot menilai, pergantian jabatan Panglima TNI dari dirinya kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto perlu dipercepat agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
"Sebaiknya agar pergantian ini efektif, tetap jalan, dan saya akan di belakang, dan akan saya dampingi," ujar Gatot Nurmantyo di Istana Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (5/12/2017).
Mengenai ditunjuknya Hadi sebagai pengganti dirinya, Gatot Nurmantyo pun mendukung penuh keputusan presiden. Sebab, Hadi dianggap memenuhi persyaratan dan bisa menghadapi tahun politik ke depan.
"Yang pertama KSAL bulan Mei pensiun, kalau jadi Panglima TNI kan cuma sebentar. KSAD, (pensiun) Januari 2019, Nah kalau KSAU sampai 2020," tambah dia.
Menurut Gatot, Hadi telah dipersiapkan sejak lama untuk menjadi Panglima TNI menggantikan dirinya yang akan pensiun.
"Ini yang sudah dipersiapkan secara regenarasi menyiapkan kader-kader yang sudah disiapkan sejak awal," pungkasnya.
Baca Juga: Hina Presiden Jokowi, Warga Tangsel Dibekuk Bareskrim Polri
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
-
Anak-anak Kena ISPA hingga Pneumonia, Warga Terdampak RDF Rorotan Siapkan Gugatan Class Action
-
Kriminolog Soroti Penangkapan 8 Teroris Poso: Sel Radikal Masih Aktif Beregenerasi
-
Endus Bau Amis Korupsi RDF Rorotan, Massa Geruduk Gedung DPRD DKI: Pansus Jangan Mati Suri!
-
Teruskan Perjuangan Kakak, Menkes Beri Beasiswa Pendidikan Dokter untuk Adik Mendiang Myta Aprilia