Mantan Wakil Ketua DPR 2009-2014 Priyo Budi Santoso usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/5).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halim meminta Priyo Budi Santoso melihat kenyataan bahwa Airlangga Hartarto sudah terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar berdasarkan konstitusi partai.
"Ya itu haknya Pak Priyo, tapi saya mengimbau kepada Pak Priyo melihat kenyataan. Bahwa ini sudah ada kesepakatan (Airlangga sebagai ketua umum Golkar) berdasarkan konstitusi, yaitu rapat pleno dan rapimnas," kata Nurdin di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Sebelumnya, Priyo mempersoalkan penunjukan Airlangga sebagai ketua umum secara definif untuk menggantikan Setya Novanto lewat rapat pleno tingkat DPP Partai Golkar.
Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar itu juga tidak setuju musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang akan diselenggarakan sore nanti, hanya memilih calon tunggal, Airlangga.
Menurut Priyo forum munaslub harus memberi ruang kepada semua kader Golkar yang terpanggil untuk mengajukan diri sebagai kandidat ketua umum. Jika kesempatan dibuka, Priyo mempertimbangkan untuk menjadi kompetitor Airlangga.
"Jadi dia (Priyo) harus melihat kenyataan yang ada, bahwa dinamika ke depan di mana sudah ada kesepahaman di DPD I se-Indonesia untuk melaksanakan keputusan DPP yang telah diputuskan lewat rapimnas," ujar Nurdin.
"Nah kalau lihat kondisi itu, menurut saya dia harus melihat kenyataanlah," Nurdin menambahkan.
"Ya itu haknya Pak Priyo, tapi saya mengimbau kepada Pak Priyo melihat kenyataan. Bahwa ini sudah ada kesepakatan (Airlangga sebagai ketua umum Golkar) berdasarkan konstitusi, yaitu rapat pleno dan rapimnas," kata Nurdin di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).
Sebelumnya, Priyo mempersoalkan penunjukan Airlangga sebagai ketua umum secara definif untuk menggantikan Setya Novanto lewat rapat pleno tingkat DPP Partai Golkar.
Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar itu juga tidak setuju musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang akan diselenggarakan sore nanti, hanya memilih calon tunggal, Airlangga.
Menurut Priyo forum munaslub harus memberi ruang kepada semua kader Golkar yang terpanggil untuk mengajukan diri sebagai kandidat ketua umum. Jika kesempatan dibuka, Priyo mempertimbangkan untuk menjadi kompetitor Airlangga.
"Jadi dia (Priyo) harus melihat kenyataan yang ada, bahwa dinamika ke depan di mana sudah ada kesepahaman di DPD I se-Indonesia untuk melaksanakan keputusan DPP yang telah diputuskan lewat rapimnas," ujar Nurdin.
"Nah kalau lihat kondisi itu, menurut saya dia harus melihat kenyataanlah," Nurdin menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Akhir Pekan Ini Golkar Bakal Gelar Rapimnas, Bahas Apa?
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Pilkada Kembali ke DPRD: Solusi Hemat Anggaran atau Kemunduran Demokrasi?
-
Kader Jadi Tersangka KPK, Golkar Tak Mau Gegabah: Tunggu Status Terdakwa Dulu
-
Perintah Keras Bahlil ke DPR/DPRD Golkar: Rakyat Kena Bencana, Jangan Cuma Mikirin Program!
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
-
Soroti Perpol Jabatan Sipil, Selamat Ginting: Unsur Kekuasaan Lebih Ditonjolkan dan Mengebiri Hukum
-
Gelar Perkara Khusus Rampung, Polisi Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Roy Suryo Cs Tetap Tersangka!