Suara.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tindak kekerasan dan penembakan terhadap dua petani yang terjadi di area perkebunan kelapa sawit PT Bumi Sawit Kencana, Kecamatan Mentaya Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin (18/12/2017) lalu.
Penembakan petani bernama Agus dan Abu Saman ini dilakukan oleh aparat keamanan di lokasi konsesi anak perusahaan Wilmar Group itu.
Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Hartono, melalui siaran persnya yang diterima Minggu (24/12), mengatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga bukan pertama kali ini terjadi. Tindak kekerasan sebelumnya juga pernah dilakukan oleh aparat keamanan dan pengamanan PT BSK.
Menurut dia, berulangnya peristiwa bentrokan yang terjadi sebagai buntut dari perampasan tanah dan konflik agraria. "Bukannya menyelesaikan konflik agraria yang terjadi, aparat keamanan justru menggunakan pendekatan kekerasan dan keamanan untuk menyelesaikan konflik," kata Dimas.
Walhi pun mengutuk kekerasan itu, serta mendesak Polri mengusut dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada aparat yang melakukan penembakan tersebut.
Dimas mengatakan, masifnya tindak kekerasan, kriminalisasi dan konflik tenurial yang terus terjadi, yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam upaya melindungi investasi di Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa investasi yang dijalankan di Kalimantan Tengah, khususnya perkebunan sawit, adalah keliru dalam proses pemberian izin.
"Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi semua perizinan di Kalteng, menyelesaikan sengketa tenurial antara masyarakat dengan perusahaan, dan menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik buruk dan berbagai pelanggaran hukum dan perundang-undangan, hingga pencabutan izinnya," kata Dimas. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal