Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang masih mempertahankan kursi Menteri Perindustrian dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal itu dinilai tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang melarang para menterinya untuk merangkap jabatan dengan partai politik.
"Secara prinsip pertama apa yang disampaikan pak Jokowi dari awal dulu, bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap Jabatan," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Menurut Hidayat, sekalipun perombakan kabinet hak prerogratif Presiden, namun komitmennya akan dipertanyakan oleh publik.
"Kemarin kan pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa ini kan sudah satu setengah tahun lagi. Lalu pak Airlangga juga begitu profesional dalam bidangnya, susah digantikan dengan yang lain. Ya tu adalah bagian dari, silakan rakyat memberi penilaiannya sendiri," tutur Hidayat
Hidayat juga mengingatkan, di tahun politik seperti sekarang ini, Jokowi dan para menterinya akan semakin banyak disoroti publik, khususnya terkait janji politik yang belum dilunasi.
"Sikap rakyat itu nanti akan terlihat pada waktu Pilpres nanti. Pasti rakyat akan menagih," kata Hidayat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Pemerintah Kaji Program Work from Mal, APBI Sebut Sejalan dengan Tren Kerja Fleksibel
-
KSAD Bongkar Ada Upaya Sabotase, Lepas Baut Jembatan Bailey di Wilayah Bencana
-
Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang, Buruh Desak Pramono Anung Revisi UMP Jakarta
-
Panglima TNI Respons Pengibaran Bendera GAM: Jangan Ganggu Pemulihan Bencana
-
Said Iqbal Protes Polisi Blokade Aksi Buruh ke Istana, Singgung Cara Militeristik
-
Setuju Bantuan Asing Masuk, Hasto: Kemanusiaan Bersifat Universal
-
Rakernas PDIP Januari 2026, Hasto: Lingkungan dan Moratorium Hutan Akan Dibahas
-
Kasus Izin Tambang Nikel Konawe Utara Dihentikan, Ini Penjelasan KPK
-
John Kenedy Apresiasi Normalisasi Sungai di Wilayah Bencana, Pemulihan Bisa Lebih Cepat
-
Presiden Buruh: Tidak Masuk Akal Jika Biaya Hidup di Jakarta Lebih Rendah dari Kabupaten Bekasi