Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang masih mempertahankan kursi Menteri Perindustrian dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Hal itu dinilai tidak sesuai dengan komitmen Jokowi yang melarang para menterinya untuk merangkap jabatan dengan partai politik.
"Secara prinsip pertama apa yang disampaikan pak Jokowi dari awal dulu, bahwa sudah ditegaskan tidak boleh ada rangkap Jabatan," kata Hidayat di DPR, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Menurut Hidayat, sekalipun perombakan kabinet hak prerogratif Presiden, namun komitmennya akan dipertanyakan oleh publik.
"Kemarin kan pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa ini kan sudah satu setengah tahun lagi. Lalu pak Airlangga juga begitu profesional dalam bidangnya, susah digantikan dengan yang lain. Ya tu adalah bagian dari, silakan rakyat memberi penilaiannya sendiri," tutur Hidayat
Hidayat juga mengingatkan, di tahun politik seperti sekarang ini, Jokowi dan para menterinya akan semakin banyak disoroti publik, khususnya terkait janji politik yang belum dilunasi.
"Sikap rakyat itu nanti akan terlihat pada waktu Pilpres nanti. Pasti rakyat akan menagih," kata Hidayat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M
-
Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan: Pemilik Laporkan Dugaan Pencurian Pelat Besi Rp230 Juta
-
Kisah Siswa Sekolah Rakyat Ditayangkan pada Perayaan Hari Bhayangkara ke-80 di Bogor
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan