Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dilantik sebagai Menteri Sosial mengganti Khofifah Indar Parawansa yang akan maju sebagai kandidat Gubernur Jawa Timur. Idrus dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (17/1/2018).
Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin mengatakan belum ada wacana di internal Golkar untuk menggantikan Idrus sebagai Sekjen Partai Berlambang Pohon Beringin. Sebab rangkap jabatan yang akan diemban Idrus bisa membuat kinerja dia tidak optimal.
"Saya tidak tahu sepenuhnya kepada Ketua Umum (pergantian Idrus). Tapi biasanya memang, idealnya posisi Sekjen itu kan sangat sibuk, sangat padat, kalau merangkap Menteri Sosial saya kira tidak akan optimal," kata Mahyudin di DPR, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Wakil Ketua MPR menilai, sebaiknya posisi Sekjen Golkar diisi oleh figur lain. Sementara Idrus fokus di posisi Menteri Sosial.
Pengganti Idrus pada jabatan Sekjen harus orang yang mumpuni dan bisa menjadi mitra kerja yang baik buat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kata Mahyudin, tak sedikit kader Golkar yang berpotensi untuk mengganti Idrus.
"Tapi selama ini ada beberapa nama masukan seperti Pak Happy Bone, Pak Ibnu munzir, juga mungkin ada beberapa dari kader kami yang dia mantan tentara yang masuk ya, saya kira juga menarik untuk jadi Sekjen Partai Golkar," tutur Mahyudin.
Kesediaan Idrus menjabat sebagai Menteri Sosial dinilai sebagai isyarat bahwa dia siap melepaskan jabatan Sekjen Golkar.
Lagi pula, jabatan Menteri bukan hal yang mudah. Idrus harus merelakan semua waktunya untuk bekerja di jabatan Menteri Sosial.
Mahyudin mengatakan, pergantian Idrus sebagai Sekjen, sepenuhnya jadi hak Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Hal itu sesuai dengan mandat Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang menunjuk Airlangga sebagai formatur tunggal.
Baca Juga: Idrus Marham Jadi Mensos, Jokowi: Biar Khofifah Fokus Pilkada
"Waktu yang diberikan pada beliau (Airlangga), tentu diharapkan beliau gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyusun kepengurusan, termasuk menentukan Sekjen yang cocok bekerjasama dengan beliau," kata Mahyudin.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Jadi Mensos, Jokowi: Biar Khofifah Fokus Pilkada
-
Jadi Mensos, Idrus Marham Bisa Jadi 'Jembatan' Senayan-Istana
-
Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga Meski Jadi Ketum Golkar
-
PKB Terima Idrus Marham Gantikan Khofifah di Kabinet Jokowi
-
Mensos Idrus Marham, Doktor Cumlaude "Demokrasi Setengah Hati"
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kelicikan Zionis Israel, Beirut Selatan Dibombardir Saat Gencatan Senjata
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!